MEDAN- Suasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjunggusta Medan kembali bergejolak. Ratusan narapidana (napi) berteriak-teriak dan berorasi dari dalam lapas, menuntut agar dibebaskan dari balik jeruji besi. Aksi teriak-teriak itu berlangsung kemarin (25/7) sekitar pukul 11.35 Wib. Menurut para napi, masa tahanan mereka telah habis.
“Bebaskan kami!!! Harusnya kami sudah bebas ini. Tak ada otak kalian semua,” teriak para napi sambil memaki-maki dengan bahasa kasarn
Aksi ribut para napi ini sempat membuat suasana Lapas tidak kondusif. Bahkan para napi tak segan-segan melakukan pelemparan dari dalam Lapas. Aksi lempar dan perusakan barang-barang terus berlangsung dibarengi caci dan makian kepada petugas. Akibat insiden itu, rombongan Komisi VII DPR RI dan Komnas HAM yang berencana masuk ke dalam Lapas untuk menemui para narapidana, terpaksa dibatalkan.
Ratusan personel gabungan TNI/Polri yang sejak beberapa hari berjaga-jaga di depan Lapas, langsung siaga. Aparat yang dipersenjatai lengkap tampak melakukan penjagaan dari segala sudut. Tak mau kecolongan dalam insiden pembakaran Lapas yang dilakukan ribuan napi pada Kamis (11/7) sore hingga Jumat (12/7) dini hari lalu yang berujung kaburnya 212 warga binaan, petugas terus berjaga-jaga. Keributan baru mereda sekitar pukul 15.00 WIB.
Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Budi Sulaksana mengatakan, keributan ini kembali terjadi karena banyak penghuni Lapas Klas I Tanjunggusta Medan yang menuntut dibebaskan, dengan dalih masa tahanannya sudah habis.
“Banyak napi minta dibebaskan dengan alasan masa tahanan sudah habis. Padahal belum habis. Ini hanya upaya membodohi. Mereka piker, setelah peristiwa pembakaran baru lalu, kami tidak punya data mereka,” jelas Budi Sulaksana kepada wartawan.
Pascainsiden pembakaran Lapas baru lalu, lanjut Budi, pihaknya telah meminta data ke pusat mengenai identitas para napi. Saat ini, data 2.600 narapidana telah lengkap dalam database Lapas, mulai dari waktu masuk hingga hari bebasnya.
“Jadi tidak mungkin kami penuhi permintaan mereka untuk dibebaskan, karena belum habis masa tahanannya. Kita juga sudah jelaskan, datanya sudah kita print dan kita berikan pada mereka. Itu hanya upaya mereka untuk menipu petugas, jadi mereka berontak,” jelasnya.
Overload
Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Sutan Batoegana saat kunjungan ke Lapas Klas I Tanjunggusta Medan, kemarin, mengkritisi amburadulnya Lapas itu. Menurutnya, kondisi Lapas yang overload hingga listrik dan air yang amburadul, merupakan PR (pekerjaan rumah) besar yang harus segera ditangani.
“Kunjungan ini menunjukkan empati kita kepada rakyat Sumut. Karena kejadian di Tanjunggusta beberapa waktu lalu itu menjadi tanggung jawab kita bersama,” sebutnya.
Politisi Partai Demokrat ini menilai, kerusuhan seharusnya tidak terjadi jika instansi terkait melakukan pembenahan dengan baik. Sutan menilai, Kemenkum HAM Sumut maupun petugas keamanan Lapas dan juga pemerintah, gagal menjaga kedamaian di Lapas sehingga terjadi bentrok yang menewaskan 5 orang.
Untuk itu, kata Sutan, komisi VII akan segera memanggil Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminta keterangan soal kisruh di Lapas Tanjung Gusta itu.
“Terutama soal penanganan listrik dan air di Lapas ini. Saya baru dengar ternyata anggaran untuk listrik di sini hanya Rp16 juta per bulan, padahal tagihannya mencapai Rp70 juta. Ini ‘kan tentu akan menjadi utang yang besar buat Lapas,” katanya.
Menurut Sutan, permasalahan kelistrikan di LP Tanjung Gusta memang bagian kecil dari krisis listrik di Sumut yang kekurangan daya 150 MW. Namun persoalan ini bisa diselesaikan jika antar departemen yang membidangi pemasyarakatan dan listrik dapat berkoordinasi. Lapas dan Rutan Tanjung Gusta harus memiliki sistem tenaga listrik cadangan “Harusnya listrik untuk projek vital dibedakan dengan pemakaian umum. Nanti masalah hutang ini, akan kami bahas di Jakarta,” bebernya (far)
