30 C
Medan
Monday, June 24, 2024

Komisi B Cuma Gertak Sambal

Soal Rekomendasi Pencopotan Kadisdik Medan

MEDAN- Rekomendasi pencopotan Hasan Basri dari jabatannya sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan oleh Komisi B DPRD Kota Medan ternyata cuma gertak sambal. Pasalnya, saat diundang pimpinan dewan untuk membahas rekomendasi tersebut pada Senin (17/10) lalu, tak seorang pun anggota Komisi B yang hadir.

“Mereka sudah kita undang untuk membahas rekomendasi itu, tapi mereka tidak hadir. Untuk alasannya, silakan tanya ke Komisi B. Yang jelas pimpinan dewan sudah mengundang Komisi B,” kata Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin, Selasa (25/10).

Amiruddin juga mengakui, hingga kini pimpinan dewan belum menyampaikan rekomendasi Komisi B terkait pencopotan Hasan Basri tersebut kepada Wali Kota Medan. Pasalnya, menurut Amiruddin, rekomendasi yang diajukan Komisi B tersebut tidak dilandasi alasan yang kuat.

“Dalam surat rekomendasi yang disampaikan Komisi B itu tidak dilandasi alasan yang kuat.

Lagipula, urusan pencopotan Hasan Basri itu adalah hak prerogatif Wali Kota Medan,” tegas politisi Demokrat ini.
Untuk itulah, lanjut Amiruddin, secara pribadi dirinya lebih memilih masalah ini dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan pembentukan Pansus Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2011. Setelah itu, Pansus bekerja dan menindaklanjuti adanya dugaan manipulasi Penerimaan Siswa Baru (PSB). “Kalau sudah diketahui permasalahan dari dugaan kecurangan PSB itu dan DPRD sudah punya bukti-bukti kuat, kita akan lebih mudah melangkah,” ungkapnya.
Sementara, saat akan dikonfirmasi ke Komisi B DPRD Medan, hanya Salman Alfarisi yang berada di gedung dewan. Namun ia enggan memberikan keterangan dan menyarankan wartawan koran ini untuk konfirmasi langsung ke Ketua Komisi B Roma P Simaremare.

Demikian juga dengan Sekretaris Komisi B Khairuddin Salim yang dikonfirmasi via ponselnya. Politisi Demokrat ini enggan memberi keterangan dan juga menyarankan wartawan koran ini mengkonfirmasi langsung ke ketua komisi. Sayangnya, hingga Selasa (25/10) sore pukul 18.00 WIB, ponselnya tak aktif.

Diketahui, Komisi B DPRD Medan telah melayangkan rekomendasi pencopotan Hasan Basri dari jabatannya sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan pada akhir September lalu ke Ketua DPRD Kota Medan. Karena tak kunjung ada respon dari pimpinan dewan, pada Selasa (11/10) lalu, Ketua Komisi B Roma Simaremare bersama sekretaris komisi Khairuddin Salim, dan anggota komisi Syamsul Bahri, Bahrumsyah dan Muhammad Yusuf mendatangi ruang Ketua DPRD Medan guna menanyakan kelanjutan rekomendasi tersebut. Saat itu, Roma menyebutkan, Ketua DPRD beralasan pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan DPRD lainnya.

Desakan atas pencopotan Hasan Basri ini terkait adanya siswa siluman yang masuk tidak melalui jalur penerimaan resmi, sebagaimana petunjuk teknis dan kesepakatan Komisi B DPRD Kota Medan dan Pemko Medan.(adl)

Soal Rekomendasi Pencopotan Kadisdik Medan

MEDAN- Rekomendasi pencopotan Hasan Basri dari jabatannya sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan oleh Komisi B DPRD Kota Medan ternyata cuma gertak sambal. Pasalnya, saat diundang pimpinan dewan untuk membahas rekomendasi tersebut pada Senin (17/10) lalu, tak seorang pun anggota Komisi B yang hadir.

“Mereka sudah kita undang untuk membahas rekomendasi itu, tapi mereka tidak hadir. Untuk alasannya, silakan tanya ke Komisi B. Yang jelas pimpinan dewan sudah mengundang Komisi B,” kata Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin, Selasa (25/10).

Amiruddin juga mengakui, hingga kini pimpinan dewan belum menyampaikan rekomendasi Komisi B terkait pencopotan Hasan Basri tersebut kepada Wali Kota Medan. Pasalnya, menurut Amiruddin, rekomendasi yang diajukan Komisi B tersebut tidak dilandasi alasan yang kuat.

“Dalam surat rekomendasi yang disampaikan Komisi B itu tidak dilandasi alasan yang kuat.

Lagipula, urusan pencopotan Hasan Basri itu adalah hak prerogatif Wali Kota Medan,” tegas politisi Demokrat ini.
Untuk itulah, lanjut Amiruddin, secara pribadi dirinya lebih memilih masalah ini dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan pembentukan Pansus Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2011. Setelah itu, Pansus bekerja dan menindaklanjuti adanya dugaan manipulasi Penerimaan Siswa Baru (PSB). “Kalau sudah diketahui permasalahan dari dugaan kecurangan PSB itu dan DPRD sudah punya bukti-bukti kuat, kita akan lebih mudah melangkah,” ungkapnya.
Sementara, saat akan dikonfirmasi ke Komisi B DPRD Medan, hanya Salman Alfarisi yang berada di gedung dewan. Namun ia enggan memberikan keterangan dan menyarankan wartawan koran ini untuk konfirmasi langsung ke Ketua Komisi B Roma P Simaremare.

Demikian juga dengan Sekretaris Komisi B Khairuddin Salim yang dikonfirmasi via ponselnya. Politisi Demokrat ini enggan memberi keterangan dan juga menyarankan wartawan koran ini mengkonfirmasi langsung ke ketua komisi. Sayangnya, hingga Selasa (25/10) sore pukul 18.00 WIB, ponselnya tak aktif.

Diketahui, Komisi B DPRD Medan telah melayangkan rekomendasi pencopotan Hasan Basri dari jabatannya sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan pada akhir September lalu ke Ketua DPRD Kota Medan. Karena tak kunjung ada respon dari pimpinan dewan, pada Selasa (11/10) lalu, Ketua Komisi B Roma Simaremare bersama sekretaris komisi Khairuddin Salim, dan anggota komisi Syamsul Bahri, Bahrumsyah dan Muhammad Yusuf mendatangi ruang Ketua DPRD Medan guna menanyakan kelanjutan rekomendasi tersebut. Saat itu, Roma menyebutkan, Ketua DPRD beralasan pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan DPRD lainnya.

Desakan atas pencopotan Hasan Basri ini terkait adanya siswa siluman yang masuk tidak melalui jalur penerimaan resmi, sebagaimana petunjuk teknis dan kesepakatan Komisi B DPRD Kota Medan dan Pemko Medan.(adl)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/