MEDAN- Untuk mengantisipasi ledakan penduduk di Indonesia, Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut dituntut harus memiliki manajemen kependudukan dan membahasnya secara komprehensif. Demikian disampaikan Ketua Muslimat Nadhatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa yang melakukan kerja sama dengan BKKBN Sumut beserta mitra kerja lainnya, Selasa (26/7).
Diterangkan Khofifah, dalam mengantisipasi ledakan penduduk yang semakin meningkat, BKKBN Sumut harus mempunyai management sedini mungkin.
“Ledakan penduduk tidak bisa dianggap main-main, karena jumlah penduduk sudah tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada. Harus ada manajemen kependudukan dan dibahas secara komprehensif,” ungkap Khofifah.
Khofifah mengatakan, hal itu dianggap penting, karena selama ini belum ada perspektif yang sama mengenai UU Kependudukan. Buktinya, masih banyak penduduk di Indonesia yang berada di bawah kemiskinan, karena kualitas penduduk yang masih rendah.
“Problem besar yaitu kemiskinan, karena memang belum ada perspektif yang sama mengenai UU kependudukan. Instansi terkait, terutama BKKBN harus punya program membangun penduduk yang lebih berkualitas dan penduduk yang berkualitas akan lebih kompetitif,” tuturnya.
Untuk itu, ditambahkannya, BKKBN perlu mengadvokasi pemerintah daerah dan panitia anggaran DPRD dalam mensukseskan pembangunan penduduk yang lebih berkualitas.
Kepala BKKBN Sumut H Nofrijal mengaku, akan terus berupaya mengatasi ledakan penduduk di Sumatera Utara melalui sosialisasi dan penyuluhan program KB kepada pasangan usia subur. Selain itu, meningkatan peran pemuda, pemerataan akses pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan. “Kita akan melibatkan semua pihak agar berperan aktif dalam hal ini,” pungkasnya. (jon)
