Delapan unit kapal patroli dikerahkan Direktorat Polisi Perairan Polda Sumut, untuk mengantisipasi aksi penyelundupan BBM (bahan bakar minyak) lewat perairan dan gejolak sosial yang muncul akibat kenaikkan harga BBM.
Kedelapan kapal patrol tersebut kini telah ditempatkan di lima titik rawan di sekitar perairan Sumatera. “Kapal-kapal patroli kita sudah ditempatkan di lima titik rawan penyelundupan BBM diantaranya di perairan Kuala Belawan, Kuala Tanjung, Batubara, Pantai Cermin dan perairan Tanjung Balai Asahan,” kata Kasubdit Penegak Hukum (Gakkum) Dirpolair Polda Sumut, AKBP Burhanuddin Desky, Selasa (27/3) siang.
Desky menambahkan, terkait rencana pemerintah pusat menaikan harga BBM, pihak kepolisian perairan saat ini juga melakukan antisipasi terjadi gejolak sosial seperti aksi demo yang kemungkinan bisa terjadi dikawasan perairan.
“Selain penempatan armada patrol di perairan, kita juga telah melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga nelayan. Termasuk berkoordinasi dengan Ketua HNSI Medan, Zulfahri untuk mengantisipasi unjuk rasa nelayan di laut,” ungkapnya.
Mobil Dinas TNI pun Disandera
Aksi massa menolak BBM juga merebak di berbagai daerah di Sumatera Utara. Di Siantar, massa malah menyandera mobil dinas TNI.
Adalah Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen (UHN) Siantar yang menyandera truk TNI 8520-I, kemarin. Aksi ini digelar setelah massa berhasil memblokir Jalan Sangnaualuh, Kecamatan Siantar Timur.
Situasi sempat panas, ketika supir truk 8520-I yang mengenakan seragam TNI mencoba menerobos hadangan. Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara intel TNI dan puluhan Polri melawan mahasiswa. TNI dan Polri berusaha melepaskan mobil tersebut dari penyanderaan mahasiswa. Selama 30 menit, adu otot terjadi, hingga mobil TNI 8520-I berhasil lepas dari sanderaan mahasiswa.
Di Binjai, Ketua DPRD Binjai turut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat. “Secara pribadi, saya setuju dengan penolakan kenaikan harga BBM ini,” ujar Ketua DPRD Binjai Zainuddin Purba, saat menerima masa Hanura, di gedung DPRD Binjai.
Terpisah, Polres Tebingtinggi mempersiapkan kekuatan penuh dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 50 personel untuk menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa yang gagal dilaksanakan. (mag-17/osi/mua/dan/mag-3/smg)
