MEDAN- Sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Utara yang tergabung dalam Forum Peduli Anak Yatim Indonesia Sumatera Utara (FPAYSU) menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang.
Penolakan kenaikan harga BBM tertuang dalam penyataan sikap FPAYSU yang dibacakan Ketua FPAYSU Drs H Daudyah Munthe,MM didampingi H.Jhony Sembiring ,SH (Sekretaris) dihalaman Mesjid Agung Jl. Diponegoro Medan, kemarin.
Dalam pernyataan sikapnya, FPAYSU memaparkan bahwa banyak akibat dan dampak buruk kebijakan pemerintah yang sangat tidak populis ini. “Rakyat tengah mengalami kesulitan ekonomi saat ini, malah ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga BBM yang berakibat naikknya harga kebutuhan pokok lainnya,” kata Daudysah yang didampingi pengurus FPAYSU lainnya, diantaranya; H.Asli Chan Chaniago, Drs h Rahmad Hasibuan (Penasehat) dan H Subandi,SH,H.M Subandi (Wakil Bendahara) serta H Donal Sidabalok (Bid.Dana dan Keuangan dan Bidang HUmas, Drs H Jumiran Abdi.
Disebutkan Daudsyah, Pemerintah harusnya menyadari bahwa kebijakan itu akan jelas-jelas menyengsarakan rakyat ditengah himpitan ekonomi yang semakin sulit ini.”Bukan kita berseberangan dengan kebijakan pemerintah, tetapi kenaikan ini jelas-jelas bukan jalan keluar dari permasalahan bangsa yang tengah membelit negeri ini.
Menurut Ketua FPAYSU, Drs H Daudsyah Munthe,MM, adalah sebagai negara kepulauan dan mempunyai masyarakat yang majemuk, yang sebenarnya alamnya kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya manusia, dan kaya budaya.Tetapi akibat krisis global dunia, masyarakat kita mau tidak mau mendapat imbasnya.
Namun, menaikkan harga BBM bukan jawaban untuk mengatasi persoalkan lain yang lebih besar.
Ada 8 poin yang tertulis dalam pernyataan sikap FPAYSU sebagai solusi koknrit kepada pemerintah untuk menghemat anggaran tanpa menaikkan harga BBM diantaranya; agar pemerintah mengefesiensikan semua APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota.
Selanjutnya, pemerintah tidak melakukan pembangunan kantor pemerintah yang baru (gedung baru), meniadakan program kegiatan rehabilitasi kantor- kantor pemerintah dan rumah dinas.Selain itu, tidak melakukan pembelian kenderaan mobil dinas baru, tidak melakukan Perjalanan dinas ke luar negeri dan luar provinsi.
Hal yang harus dilakukan adalah menekan dan mengefesiensikan pemakaian dana rutin, melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran Negara dan daerah. Yang perlu diperhatikan, para pejabat pemerintah baik itu (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif ) serta keluarganya menunjukkan sikap kesederhanaan dalam kegiatan sehari-hari.
Terakhir, penegakan supremasi hukum harus dilaksanakan dan menjadi niat dan tekad kita bersama antara Masyarakat dan Pemerintah , ujar Daudsyah lagi.
Pihaknya mengingatkan, solusi diatas harus disikapi dengan sungguh-sungguh sebagai salahsatu solusi, dimana disadari, dampak terberat naiknya harga BBM bakal dirasakan masyarakat Sumatera Utara khususnya dengan melambungnya harga barang, lesunya dunia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP di DPR-RI Drs H Hasrul Azwar MM menegaskan fraksinya memahami pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak(BBM). “Kami dari Fraksi PPP memahami rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujar Hasrul pada wartawan, usai meninjau pelaksanaan tryout untuk anak SD, Selasa (29/3) di Yayasan Pendidikan Islam(YPI) Plus Khairul Imam di Jalan Suka Teguh Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.
Ketika ditanya wartawan, apakah memahami berarti mendukung kenaikan harga BBM, Hasrul tidak menjawab dengan gamblang.
“Yang jelas PPP memahami kenaikan harga BBM tersebut, alasannya karena melonjak harga minyak dunia yakni 180 dollar per barel yang tentunya akan memberatkan APBN,” ujar Hasrul kembali.(ila/rud)