KORUPSI: Hasan Basri saat ditahan Kejatisu atas kasus korupsi, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO-Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUP H Adam Malik Medan dari anggaran sebesar Rp45 miliar pada tahun 2010, menjalani sidang perdana di Ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (27/8) sore.
Kedua terdakwa yakni Hasan Basri SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Marwanto Lingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rehulina Purba, dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kedua terdakwa tidak melakukan survey dan terjadi penggelembungan harga.
“Kedua terdakwa tidak melakukan survey ke vendor-vendor untuk pengadaan alat kesehatan dan kemudian melakukan kemahalan harga atau markup,” jelas JPU.
Atas perbuatannya, kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Usai mendengarkan dakwaan, majelis hakim yang diketuai oleh Parlindungan Sinaga inipun menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda keterangan saksi.
Diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di RSUP H Adam Malik ini mulai ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 23 Oktober 2013. Modusnya dengan meninggikan harga yang tertuang dalam HPS.
Spesifikasi alkes itu juga mengarah kepada produk merk tertentu dan tidak sesuai. Alokasi anggaran yang diperoleh RSUP H Adam Malik untuk pengadaan alkes pada 2010 mencapai Rp 45 miliar. Berdasarkan penghitungan sementara, nilai kerugian negara mencapai Rp 16,3 miliar. Penyidik terus mencari alat bukti untuk menyeret Direktur Utama (Dirut) RSUP H Adam Malik, Azwan Hakim Lubis. (gus/ila)