MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengembangan transportasi massal di Kota Medan berupa bus rapid transit (BRT) yang telah lama diwacanakan, telah menemukan titik terang. November mendatang, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi akan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait rencana tersebut.
“Saya melaporkan kepada Pak Gubernur, terutama kita nanti di bulan November akan MoU dengan Pak Gubernur terkait rencana bantuan Bank Dunia untuk memperkaya angkutan massal perkotaan di Medan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi disela-sela kegiatan Sosialisasi Permenhub PM Nomor 75/2021 di MICC, Jalan Gagak Hitam Medan, Kamis (28/10).
Pengembangan BRT untuk Kota Medan, lanjutnya, merupakan bantuan dari Bank Dunia. Medan dianggap sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Selain Medan, Kota Bandung juga mendapat rekomendasi dari Bank Dunia untuk mendapat bantuan fasilitas pengembangan angkutan massal.
“Anggarannya sekitar Rp1,8 triliun sampai dengan tahun 2025. Dan sekarang sedang tahapan DED (Detail Engineering Design) sama FS (Feasibility Study). Kita harapkan tahun 2022, kita sudah dapat siapkan bangunan fisiknya,” katanya.
Nantinya, ada dua koridor BRT yang beroperasi di Kota Medan. Selain bus, bantuan yang disiapkan juga berupa fasilitas shelter dan pedestrian.”Untuk busnya kita siapkan ada dua koridor. Jadi Shelter kemudian pedestrian juga disiapkan. Kita harapkan, seperti teman-teman lihat di kavling yang ada di Thamrin-Sudirman, Jakarta, bisa dipindahkan ke Kota Medan,” pungkasnya.
Anggota Komisi V DPR, Bob Andika Sitepu yang turut hadir mengatakan, sebagai mitra Kemenhub, Komisi V sangat mendukung program yang dilaksanakan tersebut. “Karena ini juga salah satu yang diinginkan oleh pak gubernur supaya paling tidak jangan besar anggaran pembangunan untuk perawatan jalan,” katanya.
Ia menyebut, program seperti sudah terealisasi di provinsi lain dan berharap untuk Sumut, agar terealisasi sehingga memiliki manfaat bagi masyarakat.
“Ini tidak di Sumut saja diadakan oleh Kemenhub, tapi di seluruh provinsi di Indonesia ada program seperti ini. Dan di Pulau Jawa hampir rata-rata ada beberapa program ini yang berhasil,” katanya.
Pihaknya berharap, ke depan lebih banyak lagi Sumut mendapat bantuan dari pusat untuk mendukung salah satu program yang sangat diperlukan oleh Gubernur Edy Rahmayadi.
Sementara itu, di Balai Kota Medan, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi disambut hangat Wali Kota Medan Bobby Nasution di Ruang Khusus Wali Kota Medan. Turut hadir dalam pertemuan itu, di antaranya, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Perhubungan Darat Suharto dan Kadis Perhubungan Medan Iswar.
“Ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan penataan terhadap kota-kota di Indonesia. Di beberapa kota tadi tentunya merujuk kepada kota metropolitan sebagai pilot project. Dari kota metropolitan tadi, akhirnya terpilih 2 kota metopolitan yang memang benar-benar memenuhi kriteria, yaitu Medan dan Bandung Raya,” ucap Budi Setiyadi.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengungkapkan rasa terima kasih atas dijadikannya Medan sebagai pilot project program pembangunan penataan transportasi perkotaan ini. “Ini memang yang kami tunggu-tunggu,” ungkapnya.
Bobby Nasution mengatakan, program ini akan lebih mendorong masyarakat beralih dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum. Fasilitas tranportasi umum yang baik dan berkualitas tentu akan membuat masyarakat kian senang beralih pada angkutan umum.
Direktur Angkutan Jalan Direktorat Perhubungan Darat Suharto menerangkan, program ini akan diawali dengan pembuatan MoU yang menandakan komitmen awal pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Setelah MoU akan kita laksanakan riview terhadap Detail Enginering Design dan Feasibility Study, hingga dapat kita terapkan pada 2022. Kita harapkan, pada medium 2022 sudah akan mulai proses konstruksi, atau paling lambat di awal 2023 hingga selesai pada 2025,” kata Suharto.
Pembangunan infrastruktur itu, lanjut Suharto, meliput antara lain halte koridor dan jalur bus. “Kita bangun seperti pabrik transport informasi sistemnya. Dan akan kita bangun semacam pool atau tempat menyimpan bus tadi,” ungkapnya.
Selain itu, kata Suharto, juga akan dilakukan pembenahan first mile (titik awal berangkat menuju angkutan umum massal) dan last mile (perpindahan dari angkutan umum massal menuju titik terakhir tujuan dengan berjalan kaki atau bersepeda) terhadap angkutan umum.
”Ini harus dilakukan, karena meskipun angkutan umumnya sudah diperbaiki sedemikian rupa, tanpa ada dukungan first mile dan last mile tidak akan bisa maksimal,” ungkapnya.
Terkait pembenahan first mile dan last mile ini, kata Suharto, akan dibangun semacam jaringan untuk pedestrian yang lebih memadai dan manusiawi. “Kita juga akan membangun semacam jalur sepeda, koridor tempat menyimpan sepeda dan sebagainya,” ucapnya.
Dia menambahkan, dalam program ini ada kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan operasional kendaraan umum tadi. Di samping itu, setelah infrastruktur selesai akan dihibahkan kepada pemerintah daerah, maka otomatis harus ada badan yang mengelolanya.“Apapun bentuknya nanti akan menjadi otoritas pemerintah daerah untuk mengelola seperti apa,” ujarnya. (prn/map/ila)
