JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mendesak seluruh kepala daerah untuk menyekolahkan guru honorer kategori dua (K2) yang nantinya lulus CPNS. Pasalnya, dari latar belakang pendidikan guru honorer K2, terbanyak lulusan SMA-D3.
“Dari pertemuan dengan para sekda, seluruh daerah rata-rata mengaku kekurangan guru. Itu sebabnya guru kita prioritaskan diangkat. Hanya saja 75 persennya lulusan SMA-D3 dan ini tidak sesuai standar,” kata Azwar dalam konpres di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).
Itu sebabnya, pusat meminta agar guru-guru yang lulus nanti wajib disekolah hingga ke jenjang S1 agar standar pendidikan anak-anak bisa meningkat.
“Ya kan repot kalau pengajarnya bukan S1. Karena daerah minta diangkat paling banyak guru, kita iyakan saja. Namun mereka berkewajiban menyekolahkan kembali dan itu berarti daerah harus menyiapkan anggaran untuk pendidikan gurunya,” terangnya.
Dengan menyekolahkan guru, diharapkan kualitas anak didik di seluruh daerah akan meningkat. Apalagi sesuai UU Guru dan Dosen, standar pendidikan guru minimal S1.
“Sekitar 100 ribuan guru akan kita angkat sekarang. Jadi daerah siap-siap saja menyediakan anggaran untuk menyekolahkan para tenaga pendidiknya hingga S1,” tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mendesak seluruh kepala daerah untuk menyekolahkan guru honorer kategori dua (K2) yang nantinya lulus CPNS. Pasalnya, dari latar belakang pendidikan guru honorer K2, terbanyak lulusan SMA-D3.
“Dari pertemuan dengan para sekda, seluruh daerah rata-rata mengaku kekurangan guru. Itu sebabnya guru kita prioritaskan diangkat. Hanya saja 75 persennya lulusan SMA-D3 dan ini tidak sesuai standar,” kata Azwar dalam konpres di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).
Itu sebabnya, pusat meminta agar guru-guru yang lulus nanti wajib disekolah hingga ke jenjang S1 agar standar pendidikan anak-anak bisa meningkat.
“Ya kan repot kalau pengajarnya bukan S1. Karena daerah minta diangkat paling banyak guru, kita iyakan saja. Namun mereka berkewajiban menyekolahkan kembali dan itu berarti daerah harus menyiapkan anggaran untuk pendidikan gurunya,” terangnya.
Dengan menyekolahkan guru, diharapkan kualitas anak didik di seluruh daerah akan meningkat. Apalagi sesuai UU Guru dan Dosen, standar pendidikan guru minimal S1.
“Sekitar 100 ribuan guru akan kita angkat sekarang. Jadi daerah siap-siap saja menyediakan anggaran untuk menyekolahkan para tenaga pendidiknya hingga S1,” tandasnya. (esy/jpnn)
