MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ujian Nasional (UN) tahun ini memiliki arti strategis bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut. Pasalnya, ini menjadi UN pertama bagi Disdik Sumut sejak pengalihan kewenangan SMA dan SMK dari kabupaten kota ke provinsi. Karenanya, Kepala Disdik Sumut Arsyad Lubis berharap, pelaksanaannya berjalan lancar.
Menurut Arsyad, Disdik Sumut tetap melakukan koordinasi dengan Disdik kabupaten kota di Sumut untuk mendukung pelaksanaan UN tingkat SMA dan SMK. “Contohnya, tempat penyimpanan soal masih kita minta Disdik kabupaten/kota yang menentukan. Begitu juga dengan distribusi dan pengembalian. Permintaan kita sudah mendapatkan respon yang positif dari kabupaten/kota,” jelas Arsyad kepada wartawan, Rabu (29/3).
Ditegaskan Arsyad, pada UN tahun 2017 ini, Disdik Sumut ingin mendorong terjadinya peningkatan integritas pendidikan melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sehingga diharapkan tidak ada lagi terjadi kebocoran soal dan kunci jawaban yang beredar.
“Karenanya UN 2017, baik UNBK maupun UNKP (Ujian Nasional Kertas dan Pensil, Red) dapat berjalan lancar sesuai tujuan pelaksanaan UN yang ditetapkan pemerintah,” terangnya.
Diakuinya, dalam penyelenggaraan UNBK terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya peralatannya, yakni komputer dan ruangan. “Jadi, untuk sementara ini nantinya dalam pelaksanaan akan dilakukan ujian secara bergantian. Misalnya, hari ini sekolah A ujian, dan besok sekolah B yang ujian di tempat yang sama. Itulah salah satu hal yang disiasati agar siswa kita bisa mengikuti UNBK,” kata Arsyad.
Dia berharap, sekolah yang ada di Sumut dapat berpartisipasi melaksanakan UNBK. Sebab, dengan melaksanakan ujian computer based test (CBT) tentunya membuat integritas semakin meningkat. Karena, akan terhindar dari adanya kebocoran soal ujian, saling menyontek, dan sebagainya.
Arsyad menambahkan, dukungan dari semua stakeholder untuk menyukseskan UN 2017 juga diharapkan, terutama dari PT PLN. Karena UNBK sangat tergantung pada ketersediaan listrik. “Kita juga sudah menyampaikan pesan Disdik kabupaten/kota untuk menyurati PLN meminta agar tidak ada pemadaman listrik saat UN nanti. Hal yang sama juga dilakukan provinsi,” pungkasnya.
Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat mengikuti ujian nasional (UN) di SMK Negeri 3 Jalan STM Medan, beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir meminta Disdik Sumut dan pihak sekolah tidak memaksakan siswa harus membawa laptop sendiri dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada 3 sampai 6 April 2017 mendatang. Kata dia, tidak boleh ada paksaan dalam pendidikan dan memberi ilmu, sehingga pihak Dinas Pendidikan dan Sekolah yang harus mempersiapkan sarana dan prasarananya.
“Jangan diwajibkan untuk membawa laptop, apalagi sampai mengancam tidak boleh ikut ujian. Tapi kalau siswa itu memiliki laptop sendiri ya silahkan saja, tapi jangan sampai menyusahkan orangtua murid tuk terpaksa membeli laptop,”katanya, Rabu (29/3).
Menurutnya, untuk mempermudah pelaksanaan UNBK sebelumnya Dinas Pendidikan Sumut telah melakukan kontrak kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, untuk memanfaatkan fasilitas komputernya bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer.
Meski memang untuk di daerah kondisi nya akan berbeda karena tidak semua daerah memiliki perguruan tinggi. Namun begitupun diminta guru-guru membawa laptopnya untuk dipinjamkan kepada siswa yang tidak memiliki laptop.
“Tapi kalaupun guru dan murid tidak punya laptop, ya tidak masalah. Ini juga tidak diwajibkan. Tapi sekolah lah yang harus memgambil antisipasi nya yang penting UNBK wajib diikuti seluruh siswa,”bilangnya.
Sedangkan kalau tetap ada paksaan bahkan membuat edaran kewajiban membawa laptop kepada seluruh siswa, kata Zahir, itu tidak benar dan kepala sekolah bersangkutan bisa ditindak tegas oleh Pemerintah Provinsi.
“Dinas pendidikan harus sudah memikirkan dengan matang pelaksaan UNBK ini. Kalau sempat ada paksaan terhadap orang tua dan siswa, kita minta agar segera ditindak tegas. Karena UNBK menjadi tanggung jawab negara. Tapi kalau memang ada siswa yang membawa laptop, silahkan saja dan bantu lah pemerintah yang sedang mempersiapkan seluruh sarana ini,”ungkap Politisi PDI-P ini. (ris/dik)