MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi puluhan emak-emak ke Gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (28/5) siang, terungkap ingin menemui salah seorang anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudy Hermanto.
Pasalnya, Rudy ada mengusulkan ke Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut, untuk menyiapkan dana talangan agar dapat mengakomodir bantuan sembako bagi mereka yang sama sekali belum menerima jaring pengaman sosial padahal ikut terdampak pandemi. “Saya usul ke panja (Pansus Covid-19 DPRD Sumut) agar minta disiapkan talangan untuk menghadapi masalah ini, karena banyak keluhan dari masyarakat.
Mereka yang tidak mendapat bantuan lansung tunai, beras dari Pemko Medan,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (29/5).
Rudy mengungkapkan, padahal menurut sebagian besar masyarakat, mereka mestinya layak menerima bansos dari pemerintah dampak dari pandemi corona ini. Menurut dia, kepala lingkungan atau lurah maupun aparatur pemerintah berwenang, bisa saja lalai dalam melakukan pendataan terhadap masyarakatnya.
“Kepling dan lurah itu manusia biasa, bisa silap. Namun caranya ya itu tadi. Dengan catatan yang punya KTP, dibuat surat dari kepling atau diketahui lurah berapa yang tidak dapat, tidak terdaftar agar ada jalan keluarnya,” kata wakil ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu. Seperti diberitakan, masih ada masyarakat di Sumut yang sama sekali belum menerima bansos dari pemerintah akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini terungkap dalam aksi puluhan emak-emak dari Lingkungan 5 Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan dan Lingkungan 16 Kelurahan Mabar, Medan Deli, kala menyampaikan protes di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (28/5) siang. (prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi puluhan emak-emak ke Gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (28/5) siang, terungkap ingin menemui salah seorang anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudy Hermanto.
Pasalnya, Rudy ada mengusulkan ke Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut, untuk menyiapkan dana talangan agar dapat mengakomodir bantuan sembako bagi mereka yang sama sekali belum menerima jaring pengaman sosial padahal ikut terdampak pandemi. “Saya usul ke panja (Pansus Covid-19 DPRD Sumut) agar minta disiapkan talangan untuk menghadapi masalah ini, karena banyak keluhan dari masyarakat.
Mereka yang tidak mendapat bantuan lansung tunai, beras dari Pemko Medan,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (29/5).
Rudy mengungkapkan, padahal menurut sebagian besar masyarakat, mereka mestinya layak menerima bansos dari pemerintah dampak dari pandemi corona ini. Menurut dia, kepala lingkungan atau lurah maupun aparatur pemerintah berwenang, bisa saja lalai dalam melakukan pendataan terhadap masyarakatnya.
“Kepling dan lurah itu manusia biasa, bisa silap. Namun caranya ya itu tadi. Dengan catatan yang punya KTP, dibuat surat dari kepling atau diketahui lurah berapa yang tidak dapat, tidak terdaftar agar ada jalan keluarnya,” kata wakil ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu. Seperti diberitakan, masih ada masyarakat di Sumut yang sama sekali belum menerima bansos dari pemerintah akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini terungkap dalam aksi puluhan emak-emak dari Lingkungan 5 Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan dan Lingkungan 16 Kelurahan Mabar, Medan Deli, kala menyampaikan protes di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (28/5) siang. (prn/ila)
