Sutan siregar/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan berencana melakukan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2019. Bahkan dikabarkan, Oktober mendatang seleksi bakal dilakukan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap yang dikonfirmasi Sumut Pos, membenarkan kabar rekrutmen CASN 2019 tersebut. Bahkan Muslim mengaku, mereka sudah.
mengajukan formasi CASN 2019 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejak beberapa bulan lalu. Sayang, hingga kini belum ada jawaban.
“Iya, memang sudah lama kita ajukan itu. Sudah ada beberapa bulan yang lalu, tapi memang belum ada jawaban sampai sekarang. Kita tunggulah, mungkin sebentar lagi,” kata Muslim Harahap, Kamis (29/8).
Muslim menyebutkan, sebelumnya Pemko Medan telah mengajukan formasi sebanyak lebih dari 800 formasi untuk perekrutan CASN dan PPPK tahun 2019. “Ada 800-an formasi, jumlah itu sudah disesuaikan juga dengan jumlah ASN Pemko Medan yang sudah pensiun. Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan jawaban dari Kemenpan berapa jumlah formasi yang mereka setujui untuk direkrut di tahun ini,” jelasnya.
Dia juga tak menepis kabar yang menyebutkan, rekrutmen akan dilakukan pada Oktober mendatang. “Kalau soal wacana di Bulan Oktober, itukan baru sekadar wacana. Artinya, waktunya masih bisa mundur dari wacana itu. Karena usulan kita memang belum mendapat jawaban dari Kemenpan,” ujarnya.
Dilanjutkan Muslim, bila nantinya mereka sudah mendapatkan surat balasan terkait kuota dari jumlah formasi yang telah diajukan, barulah mereka mendapatkan jadwal pelaksanaan perekrutan CASN. “Biasanya kita akan disurati dulu terkait jumlah formasi atau kuota yang disetujui Kemenpan, baru nantinya akan diberikan jadwal kapan akan dilaksanakannya perekrutan itu. Nah, ini saja kami belum dapat berapa jumlah kuota yang disetujui oleh Kemenpan, apalagi jadwal pelaksanaannya, belum ada kepastian sampai saat ini,” terangnya.
Dari jumlah 800-an formasi yang diajukan, lanjut Muslim, 70 persen di antaranya adalah untuk formasi PPPK bagi tenaga pendidikan dan kesehatan, sedangkan 30 persen lainnya untuk ASN reguler di luar PPPK. “Karena memang begitu formasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan faktanya, memang itu sesuai, saat ini memang tenaga pendidikan dan kesehatan yang paling banyak dibutuhkan,” tutupnya. (map)
