JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat lebih proporsional. Di antaranya, Kemenag membuka opsi untuk menaikkan setoran awal BPIH untuk tahun-tahun berikutnya.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, opsi ini tengah dirumuskan. “Insya Allah kami sedang rumuskan dan akan kami sampaikan juga kepada publik, yaitu kami harus menaikkan setoran awal setidaknya,” kata Hilman dalam diskusi daring bertajuk “Penyesuaian Biaya Haji 2023” secara daring, kemarin (27/2).
Setoran awal BPIH yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp25 juta per calon jemaah haji. Selain membuat BPIH lebih proporsional, menurut Hilman, upaya ini dilakukan untuk meminimalisir kesulitan jamaah memenuhi kenaikan biaya-biaya haji di Arab Saudi. “Untuk setoran awal yang kami lihat saat ini sudah kurang proporsional. Mudah-mudahan tidak ramai lagi, tetapi penting juga untuk menjaga pendanaan haji pengelolaannya ke depan juga semakin bagi performanya,” sebut Hilman.
Selain itu, rencana kenaikan setoran awal juga dimaksudkan agar dana yang dikelola BPKH tetap cukup untuk meningkatkan nilai manfaat, meski jamaah haji yang mendaftar setiap tahun bergerak fluktuatif. “Jumlah jamaah yang daftar mungkin tidak terlalu banyak, tapi dana yang dikelola setidaknya bisa tetap cukup untuk meningkatkan nilai manfaat dalam rangka untuk membiayai jemaah haji berikutnya,” jelas Hilman.
Di sisi lain, Kemenag meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuat skenario agar jamaah haji bisa top up Bipih setelah melakukan penyetoran awal. Biasanya, jamaah bisa melunasi sisa Bipih pada tahun keberangkatan, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. “Mereka itu setorannya hanya Rp25 juta, kami sudah meminta kepada BPKH untuk menyiapkan skenario agar masyarakat bisa top up, bisa nabung bisa nambah dari setoran awal,” ungkapnya.
Hilman menuturkan, skenario ini dirumuskan agar jamaah haji lebih siap di tahun keberangkatan. Pasalnya, Bipih tiap tahun berpotensi mengalami kenaikan. Salah satunya, tergantung pada biaya-biaya haji di Arab Saudi.
Pada tahun 2022, terdapat kenaikan biaya masyair yang diinformasikan Arab Saudi satu minggu sebelum kloter pertama keberangkatan jemaah Indonesia. Biayanya naik dari sekitar 1.800 Riyal ekuivalen Rp7,22 juta (kurs Rp 4.015), menjadi 5.656 Riyal atau Rp22,71 juta. Kenaikan biaya masyair membuat BPKH memberikan nilai manfaat hingga 59 persen kepada jemaah haji tahun berjalan di tahun lalu. “(Jadi setoran awal) yang Rp 25 juta, (kalau jemaah) ada uang 1 juta, ditambah. Ada uang Rp500.000, dimasukin, ada Rp2 juta, dimasukin. Sehingga dalam setahun dua tahun mereka lebih siap,” ucap Hilman.
Agar jamaah lebih siap, ada cara lain yang dilakukan, yakni memberitahukan perkiraan biaya haji yang naik setiap tahun kepada jamaah yang mendaftar haji. Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan jemaah itu turut menghitung besaran inflasi yang naik per tahun. Begitu pun menghitung nilai tukar (kurs) dollar AS dan riyal Arab Saudi terhadap rupiah yang fluktuatif.
“(Misalnya) dalam 10 tahun ke depan kira-kira naik berapa persen per tahun dan hitung juga inflasinya per tahun berapa. Kemudian kita umumkan kepada masyarakat bahwa prediksi 2024 akan sekian, 2025 sekian, 2026 sekian,” sebut Hilman.
Hilman juga tak menampik adanya sejumlah calon jamaah haji (CJH) yang membatalkan pendaftarannya. Tetapi mereka bukan dari kelompok CJH yang bakal berangkat tahun ini. “Saat ini masih cukup tinggi pembatalannya. Memang lebih banyak disebabkan antrean cukup panjang,” ungkap Hilman.
Dengan antrean yang panjang tersebut, para CJH yang memutuskan batal itu merasa sadar diri. Khususnya dikaitkan dengan usianya saat ini. Misalnya ada yang saat ini usianya sudah di atas 60 tahun. Kemudian antrenya masih 12 tahun lagi. “(Akhirnya memilih) pindah ke umrah,” jelasnya.
Hilman menuturkan, saat ini ada kebijakan baru terkait dengan pembatalan haji. Yaitu adanya sistem pelimpahan nomor porsi atau nomor antrean. Jadi daripada dibatalkan, bisa dilimpahkan ke keluarga. Sehingga keluarga tidak perlu berada di antrean paling buncit.
Dia menegaskan CJH yang membatalkan pendaftaran tersebut bukan bagian dari CJH yang bakal berangkat tahun ini. Hilman mengatakan belum menerima laporan adanya CJH nomor porsi pemberangkatan tahun ini yang batal. Apalagi alasan pembatalannya karena masalah finansial. Meskipun begitu jika ada CJH yang menunda pemberangkatan dengan alasan kesehatan, finansial, atau urusan penting lainnya, bakal masuk dalam daftar prioritas pemberangkatan tahun depan.
Forum diskusi itu juga dihadiri mantan Irjen Kemenag M. Jasin. Dia menyoroti hasil investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Mantan pimpinan KPK itu menuturkan secara undang-undang BPKH diberikan kewenangan untuk mengelola dana haji. Harapannya bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar.
Jasin tidak cocok penggunaan istilah subsidi nilai manfaat. Dia menegaskan bahwa hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH itu sejatinya adalah uang jemaah juga. Sehingga harus dikembalikan lagi kepada jemaah. Tujuannya untuk meringankan biaya haji. ’’Jadi itu bukan subsidi,’’ tandasnya.
Dia lantas membandingkan dengan Tabung Haji milik Malaysia. Jasin mengungkapkan Tabung Haji investasinya sudah sangat luas. Bahkan Tabung Haji Malaysia memiliki perkebunan Sawit di Indonesia. Selain itu juga memiliki unit apartemen di Australia. Kemudian juga hotel di Arab Saudi. (kps/jpc/adz)
