JAKARTA – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan di negara demokrasi tidak ada hak istimewa ketua umum (ketum) partai secara otomatis jadi calon presiden (capres). Termasuk di Partai Golkar.
Karena itu, menurut dia, harus dibuka kesempatan bagi figur atau tokoh di luar ketua umum yang mampu dan layak untuk ikut bersaing sebagai capres.
“Jika ketua umum ngotot dan tidak bisa dihindari lagi, itu berarti di dalam partai sudah menguat apa yang disebut oligarki. Kekuasaan ketum dan lingkungan terdekatnya sudah menguasai Golkar,” kata Syamsudin Haris kepada wartawan, usai diskusi di gedung Nusantara IV, Senayan Jakarta, Senin (30/4).
Dia mengaku heran melihat kecendrungan elit Partai Golkar yang memelihara oligarki.(fas/jpnn)
