25 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Sejuta PNS Wajib Didiklat

JAKARTA – Upaya mengasah profesionalisme PNS sehingga tercipta birokrasi yang bersih, kompeten, dan beriklim melayani terus digenjot Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Caranya dengan merancangan diklat sejuta PNS. Diklat ini wajib dilakukan meskipun anggaran yang tersedia minim.

Keterangan ini disampaikan langsung oleh Menpan-RB Azwar Abubakar ketika membuka diklat anaslisi jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) di Pandeglang, Banten kemarin (30/4). “Tidak ada uang bukan alasan untuk tidak mendiklat PNS,” tutur menteri asal PAN itu.

Menurut Azwar, penyakit laten aparatur PNS yang cenderung bersikap layaknya penguasa bukan pelayan, serta kompetensi yang kurang disebabkan karena lemahnya perhatian pada pendidikan dan pelatihan PNS. Melalui diklat sejuta PNS ini, diharapkan PNS-PNS di seluruh nusantara semakin terdidik dan terlatih.

Menteri yang juga mantan anggota DPR itu merasa miris ketika melihat jomplangnya perbandingan anggaran diklat pengawai dengan anggaran perjalanan dinas. Dia mengatakan, anggaran perjalanan dinas secara nasional bisa mencapai Rp 18 triliun. Sebaliknya anggaran untuk diklat PNS secara nasional hanya Rp 2,5 triliun.

Dengan alokasi anggaran tadi, alasan tidak ada uang untuk menggelar diklat bagi Azwar sudah terbantah dengan sendirinya. “Solusinya adalah anggaran belanja perjalanan dinas harus ditekan atau dipotong,” tandasnya. Setelah itu, hasil penekanan anggaran belanja perjalanan dinas itu digiring masuk untuk biaya diklat pegawai.

Keruhnya cermin penganggaran ini, dianalogikan Azwar seperti keluarga yang setiap bulan mengajak anak-anaknya bertamsya. Bulan ini ke Merak, bulan selanjutnya ke Ancol, dan bulan-bulan berikutnya ke tempat rekreasi lain secara terus menerus. “Keluarga seperti ini bukan keluar yang baik. Tapi keluarga yang biadab,” tandasnya.

Dia mengatakan, rekreasi bagi keluarga itu cukup setahun dua kali. Selebihnya anggaran digunakan untuk dana sekolah anak-anaknya. Sehingga bisa menjadi investasi masa depan untuk si anak sendiri.
Terkait dengan pelaksanaan diklat sejuta PNS, sudah dikoordinasikan dengan pimpinan Lembaga Administasi Negara (LAN) beserta jajarannya. (wan/jpnn)

JAKARTA – Upaya mengasah profesionalisme PNS sehingga tercipta birokrasi yang bersih, kompeten, dan beriklim melayani terus digenjot Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Caranya dengan merancangan diklat sejuta PNS. Diklat ini wajib dilakukan meskipun anggaran yang tersedia minim.

Keterangan ini disampaikan langsung oleh Menpan-RB Azwar Abubakar ketika membuka diklat anaslisi jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) di Pandeglang, Banten kemarin (30/4). “Tidak ada uang bukan alasan untuk tidak mendiklat PNS,” tutur menteri asal PAN itu.

Menurut Azwar, penyakit laten aparatur PNS yang cenderung bersikap layaknya penguasa bukan pelayan, serta kompetensi yang kurang disebabkan karena lemahnya perhatian pada pendidikan dan pelatihan PNS. Melalui diklat sejuta PNS ini, diharapkan PNS-PNS di seluruh nusantara semakin terdidik dan terlatih.

Menteri yang juga mantan anggota DPR itu merasa miris ketika melihat jomplangnya perbandingan anggaran diklat pengawai dengan anggaran perjalanan dinas. Dia mengatakan, anggaran perjalanan dinas secara nasional bisa mencapai Rp 18 triliun. Sebaliknya anggaran untuk diklat PNS secara nasional hanya Rp 2,5 triliun.

Dengan alokasi anggaran tadi, alasan tidak ada uang untuk menggelar diklat bagi Azwar sudah terbantah dengan sendirinya. “Solusinya adalah anggaran belanja perjalanan dinas harus ditekan atau dipotong,” tandasnya. Setelah itu, hasil penekanan anggaran belanja perjalanan dinas itu digiring masuk untuk biaya diklat pegawai.

Keruhnya cermin penganggaran ini, dianalogikan Azwar seperti keluarga yang setiap bulan mengajak anak-anaknya bertamsya. Bulan ini ke Merak, bulan selanjutnya ke Ancol, dan bulan-bulan berikutnya ke tempat rekreasi lain secara terus menerus. “Keluarga seperti ini bukan keluar yang baik. Tapi keluarga yang biadab,” tandasnya.

Dia mengatakan, rekreasi bagi keluarga itu cukup setahun dua kali. Selebihnya anggaran digunakan untuk dana sekolah anak-anaknya. Sehingga bisa menjadi investasi masa depan untuk si anak sendiri.
Terkait dengan pelaksanaan diklat sejuta PNS, sudah dikoordinasikan dengan pimpinan Lembaga Administasi Negara (LAN) beserta jajarannya. (wan/jpnn)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/