Rebut Inalum dari Konsorsium Jepang
JAKARTA-Keinginan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan, untuk terlibat dalam pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013, sudah matang. Melalui perusahaannya, PT Toba Sejahtera, Luhut telah menyiapkan US$ 700 juta atau setara Rp5,95 triliun (kurs Rp8.500 per US$) untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT Inalum. Hanya saja, keinginan akuisisi mayoritas saham yang selama ini dikuasasi NAA itu nantinya akan dilakukan bersama-sama Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba.
Luhut menjelaskan, dana sebesar itu akan dikucurkan oleh dua bank, yakni Deutsche Bank dan BNP Paribas. “Komitmen pendanaan dari dua bank itu sudah dalam bentuk pernyataan tertulis,” ujar Luhut Panjaitan kepada Sumut Pos, kemarin (30/6).
Saat ditanya apakah sudah ada pembicaraan lanjutan dengan pihak pemerintah mengenai keinginan mengakuisisi 58,88 persen saham Inalum itu, pria kelahiran Simargala Kecamatan Silaen, Toba Samosir itu mengatakan, belum ada pembahasan. “Kita tunggu saja bagaimana pemerintah. Posisinya masih seperti usulan semua, bersama dengan Pemprov dan 10 kabupaten/kota, kita ingin 58,88 persan saham itu,” ujar mantan menteri perindustrian itu.
Dia yakin, rencana pengambilalihan Inalum pasca 2013 tidak akan mengalami langkah mundur, terkait dengan porsi saham yang akan diberikan kepada pemda. Berkaca dari pengelolaan PT Newmont Nusa Tenggara (NTT), tentara yang lama berkarir di Kesatuan Baret Merah Kopassus itu makin yakin bahwa Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba pasti mendapat porsi saham.
“Newmont saja pemda bisa mendapatkan saham, apalagi ini Inalum, yang hampir 30 tahun kita tidak mendapatkan apa-apa,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan Plt Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho agar terus melakukan koordinasi dengan 10 bupati/wali kota terkait. “Beliau (Gatot, Red) cukup paham mengenai masalah ini.
Beliau pasti tidak bisa meninggalkan pemerintah kabupaten/kota. Aspirasi pemda tingkat dua itu memang harus didengar,” ujar Luhut.
Luhut beberapa waktu lalu juga pernah menjelaskan, jika nantinya dana sudah disediakan konsorsium bank, maka Pemprov dan 10 pemkab/kota tidak perlu lagi mengeluarkan dana, alias mendapatkan golden share. Luhut juga sudah membuat perkiraan kasar, jika 58,88 saham itu bisa dikuasasi, maka pemda bisa mendapatkan pemasukan sekitar Rp35 miliar per tahun.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap usulan keterlibatan PT TS dalam pengelolaan PT Inalum pascahabisnya kontrak dengan Jepang pada 2013 mendatang. Sejumlah alasan dikemukakan mantan Ketua Kaukus Anti Korupsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.
Pertama, kemampuan PT TS diragukan. “Dengan latar belakang dan kemampuan teknis operasional yang dimiliki, kita tidak yakin bahwa TS akan mampu menjalankan fungsinya,” ujar mantan anggota DPD itu dalam seminar bertema “Pengelolaan Saham Inalum: Oleh Negara untuk Rakyat” di gedung DPR, Senayan, Jakarta, 23 Juni 2010 silam.
Alasan kedua, lanjut Marwan, model kerjasama pemda dengan pihak swasta, di banyak daerah sudah terbukti hanya menguntungkan piha swastanya saja, sedang pemda lagi-lagi tidak banyak mendapatkan keuntungan. Dia memberi contoh kasus kerjasama pemda NTB dengan PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), juga dalam kasus Blok Cepu.
“Kita khawatir, karena pola bagi hasil yang tidak relevan, penguasaan saham oleh TS menimbulkan kerugian besar bagi daerah, seperti banyak terjadi dalam kerjasama daerah dengan sawsta. Kerjasama dengan swasta itu, yang untung besar swasta, pemdanya ditipu,” ujar Marwan.
Inalum merupakan perusahaan pengolahan aluminium yang beroperasi sejak 1982 dengan kapasitas terpasang 225 ribu ton aluminium batangan per tahun. Investasi proyek tersebut sekitar US$ 2 miliar, termasuk pabrik smleter dan pembangkit listrik tenaga air Asahan II.
Pemegang saham Inalum terdiri dari pemerintah RI 41,12 persen dan konsorsium 12 investor Jepang 58,88 persen. Para petinggi di Jakarta sudah memastikan, Master Agreement akan diputus 2013. Diperkirakan dibutuhkan dana US$ 723 juta atau sesuai nilai buku perusahaan, untuk mengambilalih 58,88 saham itu.(sam/jpnn)
Inalum di Tangan PT TS (versi Luhut B Panjaitan)
Perusahaan Pengelola
PT Toba Sejahtera
Kepemilikan Saham
58,88 persen yang dikuasai milik NAA
Dana yang disiapkan
US$ 700 juta atau Rp5,95 triliun (kurs Rp8.500 per US$)
Sumber dana
– Konsorsium bank (Deutsche Bank dan BNP Paribas).
Cara/ Pola usaha
Kerja sama bagi hasil dengan menggandeng Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba.
Penawaran PT TS ke Pemprov dan 10 Pemkab/kota
– Pemprov dan 10 pemkab/kota tidak perlu mengeluarkan dana
– Pemprov dan 10 pemkab/kota mendapatkan golden share
– Pemasukan Pemda sekitar Rp35 miliar per tahun.
Keterangan Tambahan
– Belum ada pembahasan lanjutan dengan pihak pemerintah mengenai keinginan mengakuisisi 58,88 persen saham Inalum
Profil Singkat PT Inalum
– Beroperasi : 1982
– Usaha : Pengolahan aluminium
– Kapasitas terpasang : 225 ribu ton aluminium batangan per tahun.
– Investasi proyek : US$ 2 miliar, termasuk pabrik smelter dan PLTA Asahan II.
– Pemegang saham :
1. Pemerintah RI/Otorita Pengembangan Proyek Asahan 41,12 persen
2. Pemerintah Jepang dan 12 investor Jepang (NAA) 58,88 persen
– Harga saham milik NAA : US$ 723 juta
Masa berlaku master agreement Pemerintah Indonesia-NAA: 2013
