JAKARTA – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan hasil rekapitulasi suara pemilu 2014, dinilai dapat menimbulkan rasa tidak nyaman masyarakat, terutama partai peserta pemilu.
Alasannya, menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, Lemsaneg merupakan lembaga militer yang berada di bawah Presiden.”Sulit membedakan secara tegas antara pejabat negara dengan pejabat pemrintah. Birokrasi kita tak sepenuhnya dapat berdiri independen,” ujar Ray, di Jakarta, Senin (30/9).
Sejarah hubungan dekat birokrasi dan pemerintah inilah yang menjadikan kerjasama KPU-Lemsaneg sulit diterima masyarakat. Selain itu, ketika kerjasama KPU dengan Lemsaneg dilakukan, kata Ray, juga memunculkan kekhawatiran sebagian kalangan, terutama dari peserta pemilu. Mereka khawatir nantinya akses terhadap data pemilu menjadi sangat tertutup.
“Jadi masalahnya bukan pada programnya, tapi dengan lembaga mana KPU kerja sama. Saya sendiri berpendapat sebaiknya KPU menghindari kerjasama dengan lembaga mana pun yang mendatangkan rasa tak nyaman yang luas bagi para peserta pemilu,” katanya.
Menurut Ray, KPU mestinya dapat memastikan rasa nyaman dan rasa diperlakukan adil seluruh peserta.
“Jika di awal saja saling curiga telah muncul, tentu akan mengendap terus hingga terbuka peluang bagi pihak-pihak untuk mencurigai hasil pemilu. Hal-hal seperti ini sebaiknya dihindari sejak awal,” katanya.
Ray menyarankan KPU sebaiknya mencari mitra yang bisa diterima berbagai pihak untuk menjaga sistem IT KPU terhindar dari tindakan jahat para peretas. “Menjaga saling percaya dengan peserta pemilu jauh lebih utama dari mengamankan suara di program IT. Sebab pada legalnya, kita tetap memakai hitungan manual sebagai dasar bagi penetapan hasil pemilu,” ujarnya. (gir/jpnn)
KPU Libatkan Lemsaneg
JAKARTA – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan hasil rekapitulasi suara pemilu 2014, dinilai dapat menimbulkan rasa tidak nyaman masyarakat, terutama partai peserta pemilu.
Alasannya, menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, Lemsaneg merupakan lembaga militer yang berada di bawah Presiden.”Sulit membedakan secara tegas antara pejabat negara dengan pejabat pemrintah. Birokrasi kita tak sepenuhnya dapat berdiri independen,” ujar Ray, di Jakarta, Senin (30/9).
Sejarah hubungan dekat birokrasi dan pemerintah inilah yang menjadikan kerjasama KPU-Lemsaneg sulit diterima masyarakat. Selain itu, ketika kerjasama KPU dengan Lemsaneg dilakukan, kata Ray, juga memunculkan kekhawatiran sebagian kalangan, terutama dari peserta pemilu. Mereka khawatir nantinya akses terhadap data pemilu menjadi sangat tertutup.
“Jadi masalahnya bukan pada programnya, tapi dengan lembaga mana KPU kerja sama. Saya sendiri berpendapat sebaiknya KPU menghindari kerjasama dengan lembaga mana pun yang mendatangkan rasa tak nyaman yang luas bagi para peserta pemilu,” katanya.
Menurut Ray, KPU mestinya dapat memastikan rasa nyaman dan rasa diperlakukan adil seluruh peserta.
“Jika di awal saja saling curiga telah muncul, tentu akan mengendap terus hingga terbuka peluang bagi pihak-pihak untuk mencurigai hasil pemilu. Hal-hal seperti ini sebaiknya dihindari sejak awal,” katanya.
Ray menyarankan KPU sebaiknya mencari mitra yang bisa diterima berbagai pihak untuk menjaga sistem IT KPU terhindar dari tindakan jahat para peretas. “Menjaga saling percaya dengan peserta pemilu jauh lebih utama dari mengamankan suara di program IT. Sebab pada legalnya, kita tetap memakai hitungan manual sebagai dasar bagi penetapan hasil pemilu,” ujarnya. (gir/jpnn)
