SUMUTPOS.CO-Aksi buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kota (UMK) ternyata dianggap salah alamat oleh para pengusaha.
Bahkan, pengusaha geli mendengar tuntutan itu. Menurut pengusaha, harusnya yang dituntut buruh adalah kenaikan upah bertahap.
“UMP hanyalah sebagai standar gaji terendah. Artinya, UMP merupakan gaji bagi buruh pemula dalam rentang waktu 0 hingga 1 tahun. Bagi buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun selayaknya ya harus menuntut kepada pemerintah tentang kenaikan upah bertahap. Misalnya jika bekerja setelah lima atau sepuluh tahun berapa persen yang dibutuhkan dari UMP,” kata sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo ) Sumut Laksamana Adiyaksa, kemarin.
Laksamana menambahkan, seharusnya para buruh yang berdemo harus mengetahui dasar tuntutannya. Apa yang dituntut harus berdasarkan kebutuhan bukan keinginan karena standar gaji yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pengusaha. Jika produksi operasional perusahaan bagus, maka bukan tak mungkin dapat menggaji buruh sesuai dengan kelayakan menurut buruh. “Upah Minimum Provinsi Sumut yang sebesar Rp 1.375.000 yang merupakan standar Kebutuhan Hidup Layah (KHL) berdasarkan 60 komponen hanya diibaratkan sebagai jaring pengaman. Dan jangan lupa, UMP hanya untuk buruh pemula,” jelasnya.
Pengusaha yang bergerak yang di bidang agribisnis ini mengatakan, persoalan yang terjadi pada situasi sekarang bukanlah menyangkut cukup atau tidak cukupnya gaji yang diterima buruh sekarang. Jika dilihat lebih cermat, daya beli dari gaji yang pekerja terimalah yang menurun.
“Salah satu pekerja pernah berkata pada saya. ‘Pak, sekitar 10 tahun lalu gaji sebulan itu sudah mencukupi untuk membeli dua buah televisi. Tapi sekarang mungkin gaji sebulan hanya untuk biaya transportasinya saja.’ Begitulah dia mengatakan persoalan bukan cukup atau tidaknya, tapi harga kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi,” jelas Laksamana.
Dari hal itu, Laksamana menekankan, hal yang menjadi mendasar permasalahan adalah bagaimana pemerintah dapat mengendalikan harga pokok kebutuhan. Menurutnya, ketakmampuan pemerintah mengendalikan harga pokok kebutuhan disebabkan solusi sumbang yang selalu dilakukan yakni mengimpor. “Impor inilah yang membuat harga menjadi meroket, ditambah lagi segala bentuk spekulasi yang diluncurkan pihak tertentu membuat harga berlipat-lipat tingginya,” ujarnya.
KIM Sepi
Di sisi lain, seperti diprediksi, aksi buruh di Sumut tidak seramai yang direncanakan. Organisasi buruh di Pusat mengklaim akan turun setidaknya 2 juta buruh dalam menyuarakan tuntutan mereka. Aksi itu akan digelar di 20 provinsi, 150-an Kab/kota, dan menghentikan aktivitas 40-an kawasan industri yang ada di Indonesia. Nyatanya, hanya ada beberapa kawasan industri saja yang melakukan aksi mogok masal.
Di Medan, yang menjadi salah satu target, tepatnya di Kawasan Industri Medan (KIM) aktivitas tampak berjalan normal. Tidak terlihat konsentrasi massa buruh turun ke jalan dan melakukan sweeping terhadap sejumlah pabrik. Rencana mogok masal se-Indonesia yang sedianya direncanakan akan terjadi tak terlihat, bahkan aktivitas produksi pabrik berjalan seperti biasanya, Kamis (31/10) kemarin.
Dari pantauan Sumut Pos, suasana di sekitar KIM I, II dan III tampak sepi dari pergerakan massa buruh. Bahkan arus lalu lintas tampak berjalan lancar, para buruh yang beberapa hari sebelumnya turun ke jalan, kemarin terlihat sibuk melakukan aktivitas kerja di sejumlah pabrik di kawasan perindustrian tersebut.
Di areal KIM hanya tampak petugas keamanan dari polisi dan TNI yang berjaga-jaga guna mengantisipasi munculnya massa buruh. Aparat berseragam cokelat dan hijau itu bersiaga dari mulai pintu masuk KIM I hingga bundaran KIM II. Penjagaan juga terlihat di Wisma PT KIM (Persero) di Jalan Pulau Batam Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang.
Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Aswin Sipayung mengatakan, dari pagi hingga siang hari tidak ada aksi buruh di KIM. Meski demikian, kawasan objek vital itu tetap mendapat pengawalan ekstra ketat dari aparat Kepolisian dan TNI.
“Tidak ada konsentrasi massa buruh ataupun indikasi akan diadakannya unjuk rasa di KIM, meskipun demikian kami tetap mengantisipasi hal-hal diluar deteksi dengan tetap menyiagakan pasukan,” ujar Aswin.
Dia menerangkan, secara umum situasi di KIM berjalan kondusif, masyarakat dan buruh tetap melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Untuk pengamanan di kompleks perindustrian itu sekitar 500 personel baik dari jajaran polres, poldasu dan TNI yang berjaga-jaga di KIM.
“Antisipasi pengamanan sudah merupakan tanggung jawab polisi, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kemungkinan terjadinya kericuhan saat aksi berlangsung. Jadi pengaman akan tetap dilakukan hingga tanggal 2 November mendatang,” ungkap Aswin.
Direktur Utama PT KIM (Persero), Gandhi Tambunan saat dihubungi mengungkapkan, aktivitas sekitar 300 lebih pabrik tampak seperti biasa, buruh-buruh yang bekerja pada sejumlah pabrik di KIM tidak menggelar aksi apapun. Bahkan bundaran KIM II yang biasanya menjadi titik kumpul massa, terlihat sepi.
“Para buruh justru bekerja seperti biasa, dan produksi pabrik tidak mengalami gangguan produksi,” kata Gandhi.
Dari Jakarta, Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh mengklaim mogok nasional berlangsung sesuai rencana. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, jumlah peserta mogok nasional tidak meleset jauh dari target semula. Menurutnya, aksi mogok lebih kecil dari yang direncanakan karena sejumlah daerah sudah menemukan kesepakatan.
“Hari ini (kemarin, Red) mogok nasional, selain 17 provinsi, lebih dari 100 kabupaten/kota, yang kita rencanakan 150. Karena ada beberapa kota/kabupaten hampir mendapat kesepahaman, karena sudah diberi 50 persen walaupun dasar upahnya rendah, contoh Cilacap, tidak pernah mendekati 50 persen, biasanya cuman 10-15 persen,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (31/10).
Sementara, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengimbau para buruh yang sedang berdemo juga memperhatikan kondisi perusahaan. Ia meminta agar tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum tahun 2014 mempertimbangkan kemampuan perusahaan sehingga tidak menimbulkan kebangkrutan dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kita semua tidak menolak tuntutan buruh. Namun tahapannya harus disadari agar perusahaan tidak bangkrut. Semua pihak baik perusahan, pemerintah dan buruh berjuang bersama,” kata Muhaimin Iskandar seusai membuka Konferensi Produktivitas Nasional tahun 2013 di Jakarta pada Kamis (31/10).
Saat ini, katanya, industri di Indonesia masih sangat lemah sehingga harus didorong untuk tumbuh dan berkembang. Ia juga mengakui bahwa upah buru juga masih belum tinggi. Oleh karenanya, ia meminta agar buruh, pemerintah dan pengusaha sama-sama mencari solusi terbaik.
“Peningkatan kesejahteraan buruh sedang diperjuangkan baik oleh pemerintah, pengusaha dan pekerja. intinya peningkatan kesejahteraan buruh jangan sampai membuat perusahaan bangkrut,” tuturnya. Lanjutnya, pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan buruh dengan berbagai upaya dan “program-program kerja bagi pekerja/buruh.
Pemerintah juga akan mendorong perusahaan-perusahaan yang mampu untuk memberikan upah yang baik bagi para buruh. Namun di lain pihak, ia juga meminta para buruh untuk memahami kondisi perusahaan, ada yang kuat dan tidak sehingga kemampuan perusahaan juga harus diketahui.
“Oleh karena itu pembicaraan dua belah pihak antara pengusaha dan para buruh sangat penting, buruh tidak boleh dibohongi tetapi pengusaha juga harus meminta kebersamaan buruh agar saling menjaga demi kemajuan usaha,” ungkapnya. (tri/rul/mag-5/mia/jpnn)
