JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi buka suara terkait batalnya pelantikan Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatera Utara. Mendagri mengaku panen makian gara-gara rencana pelantikan tersebut.
Dikatakan Gamawan, dilantik atau tidak dilantik Gatot pada Kamis (28/2) lalu, dirinya tetap saja menuai kecaman. Dia cerita, ketika sudah tersiar kabar Gatot akan dilantik Kamis itu, sejumlah pihak mengecamnya.
“Hujatan sama saja. Saat mau melantik, saya dicaci-maki, dinilai saya tak punya etika. Begitu gagal dilantik, juga dicaci-maki. Biasa lah,” ujar Gamawan, sembari menyebut sejumlah nama politisi level nasional yang mencaci dirinya.
Disinggung soal izin cuti Gatot, yang menurut aturan saat dilantik harus dalam posisi aktif sebagai plt gubernur, Gamawan mengaku hal itu sudah dia pikirkan. Dia mengaku, surat usulan revisi cuti dari Gatot, pada Kamis itu sudah ada di meja kerjanya.
Memang diakui, dia belum meneken revisi izin cuti Gatot, rencananya pada khusus Kamis itu Gatot menjadi tidak cuti. Tapi kata Gamawan, rencananya, begitu dia mau beranjak dari ruang kerjanya untuk melantik Gatot, revisi izin cuti itu akan ditandatangani.
“Sudah di meja saya. Kalau mau melantik, saya teken surat itu,” ujar Gamawan. Karena pelantikan urung dilaksanakan, surat revisi cuti Gatot tak jadi diteken.
Hingga kemarin, Gamawan belum tahu rencana selanjutnya, kapan dan dimana Gatot akan dilantik. Yang jelas, jika jadwal pelantikan dilakukan usai masa kampanye dan dilakukan di Medan, dia menyatakan siap-siap saja. “Bisa di Jakarta, bisa di Medan, bisa di tempat lain,” kata dia.
Dikatakan juga, tidak ada aturan yang mengatur batas waktu kapan seorang Plt kepala daerah harus dilantik menjadi kepala daerah definitif, pascaterbitnya SK pengangkatan. “Nggak ada batas waktu, apalagi ini dari Plt. Kita serahkan ke DPRD saja. Kita hanya melantik. Kalau DPRD minta diundur ya diundur, kalau minta dilantik ya dilantik,” pungkasnya.
Lalu, bagaimana dengan status surat Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, yang menjadi ‘sesuatu’ pembatalan pelantikan tersebut? Gamawan mengakui, dirinya tidak melakukan pengecekan mengenai surat permintaan penundaan pelantikan tersebut. Gamawan tidak melakukan konfirmasi, apakah surat itu merupakan surat resmi DPRD sebagai lembaga, ataukah surat pribadi Saleh Bangun yang mengatasnamakan institusi dewan.
Alasan Gamawan tidak melakukan pengecekan, karena dia menganggap persoalan seperti itu merupakan persoalan internal DPRD Sumut. Terlebih lagi, surat permintaan agar dilakukan pelantikan Gatot yang diterima kemendagri sebelumnya, juga diteken Saleh Bangun.
“Waktu minta dilantik juga seperti itu (surat permintaan diteken Saleh Bangun, red). Itu proses internal mereka lah, kita tak mau masuk urusan internal itu,” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin (1/3).
Pernyataan Gamawan menanggapi keterangan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, Kamis (28/2), yang menyebut tiga wakil ketua DPRD Sumut, yakni dia sendiri, Sigit Pramono Asri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), dan Kamaluddin Harahap dari Partai Amanat Nasional (PAN), tidak tahu ada surat permintaan penundaan pelantikan Gatot yang diteken Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun dan dikirim ke mendagri.
Gamawan berasumsi, karena Saleh Bangun yang meminta pelantikan, maka berdasar surat dari Saleh Bangun itu pula dirinya batal melantik Gatot. “Waktu minta pelantikan surat ketua, ya surat ketua juga yang membatalkan. Kalau ternyata ada yang tak beres di internal mereka, ya itu urusan mereka. Kami tak tahu,” ujar Gamawan lagi.
Dikatakan Gamawan, karena surat diteken atas nama ketua DPRD Sumut, maka dia beranggapan isi surat sudah melalui proses di internal dewan. “Pembatalan juga saya anggapan sudah melewati proses itu,” terang mantan gubernur Sumbar itu.
Sementara itu, apa yang dilakukan Saleh Bangun terus menuai kecaman dari khalayak di Sumut. Guna mencari tahu penyebab atau alasan pembatalan pelantikan Gatot itu, Sumut Pos mencoba mendapatkan keterangan dari Saleh Bangun dengan mendatangi kediamannya di Jalan Tengku Amir Hamzah, Pasar V Tandem, Kecamatan Binjai Utara, kemarin (1/3). Hal ini dilakukan setelah usaha mencari informasi rumah dinas Saleh di Jalan AH Nasution Medan gagal. Rumah dinas itu masih tetap dijaga polisi, namun keberadaan Saleh masih ‘misterius’. Nah, Menurut penjaga rumah orang nomor satu di DPRD Sumut itu di Binjai, orang bersangkutan tidak berada di rumah. Saat ini, Saleh sedang ada keperluan di luar kota. “Belum ada kemari bapak (Saleh Bangun,red), biasanya setiap akhir pekan memang di sini,” kata penjaga rumahnya.
Saat ditanya kapan Saleh kembali, pria berambut ikal itu tidak bisa memastikan kapan tuan rumah kembali. “Wah, kalau soal itu saya nggak tahu, bisa malam atau bisa juga besok,” sebutnya.
Pantauan Sumut Pos, kondisi rumah saleh memang terlihat sepi. Pintu depan rumahnya tertutup rapat. Di halaman rumahnya terdapat mobil jenis Land Cruiser yang ditempeli gambar salah satu pasangan calon Gubsu dan Cawagubsu serta satu unit mobil jenis Toyota Avanza warna hitam.
Tak berhasil menemui Saleh di kediaman pribadinya di Binjai, Sumut Pos kembali mencoba menghubungi kader Demokrat ini via selulernya. Ketika dihubungi, Saleh tak langsung mengangkat telepon genggamnya. Saat dihubungi kedua kalinya, dia langsung menyarankan Sumut Pos untuk menanyakan soal pelantikan Gatot pada Senin (3//3) mendatang. “Soal itu Senin saja kita jumpa, saya akan beri keterangan pers. Ok, di kantor saja nanti ya,” tolaknya.
Saat disinggung pembatalan pelantikan Gatot, Salah cepat-cepat membantah hal tersebut. “Tidak-tidak, saya tidak ada membatalkan pelantikan itu.
Bukan dibatalkan tapi ditunda. Ya sudah, Senin saja nanti biar lebih jelas, saya lagi di luar kota ini,” bantahnya sembari menutup saluran selulernya.
Di sisi lain, sejumlah pengamat politik menilai pembatalan pelantikan Gatot justru telah mempermalukan masyarakat Sumut. Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun diminta untuk mengungkap secara terbuka pembatalan sepihaknya.
“Ini penzaliman namanya. Masyarakat Sumut sesungguhnya yang dirugikan dan merasa dibodoh-bodohi oleh DPRD Sumut,” kata pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan di Medan, Jumat (1/3).
Skenario pembodohan ini terlihat jelas ketika Ketua DPRD Sumut menandatangani sendiri undangan pelantikan. Saat undangan telah disebar dan sebagian besar sudah datang ke Jakarta, tiba-tiba secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tidak ada komunikasi dengan Pimpinan DPRD Sumut lainnya Saleh Bangun justru mengirimkan surat pembatalan ke Mendagri beberapa jam sebelum pelantikan dilangsungkan.
Padahal sebelumnya Pimpinan DPRD Sumut sudah gembar-gembor di sejumlah media telah memutuskan untuk menggelar pelantikan pada di Jakarta. Keputusan tersebut juga dinyatakan telah disetujui dalam Rapat Banmus DPRD Sumut. Dan disebut-sebut bahwa keinginan dilakukan pelantikan di Jakarta atas saran Mendagri mengingat Sumut sedang melaksanakan tahapan kampanye Pilgubsu.
“Kita jadi heran kenapa seolah-olah DPRD yang ngotot minta dipercepat, dan Mendagri yang minta di Jakarta lalu tiba-tiba dibatalkan sepihak,” terangnya.
Wajar menurutnya yang timbul justru kemarahan beberapa anggota dewan lain yang juga merasa dibodohi dengan skenario tersebut. Dan yang marah umumnya anggota dewan yang selama sangat kritis terhadap Gatot.
Untuk menghilangkan prasangka negatif terhadap DPRD Sumut, Saleh Bangun menurutnya harus memberikan klarifikasi terbuka alasan pembatalan sepihak tersebut. Karena banyak yang curiga ada tekanan politik di luar yang menginginkan hal itu terjadi.
“Saleh Bangun harus jelaskan siapa yang tekan dia. Karena itu sudah membuat malu masyarakat Sumut,” ujar Taufan.
Hal yang sama juga dikatakan pengamat politik lainnya Dadang Darmawan. Sangat tidak masuk akal menurutnya agenda pelantikan yang sesungguhnya sudah sangat baku dan biasa dilakukan bisa dimanipulasi sedemikian rupa hingga terjadi pembatalan sepihak sesaat sebelum jadwal pelantikan digelar.
Pengamat politik lainnya Warjio menilai kejadian tersebut telah mencoreng kredibilitas kelembagaan DPRD Sumut. Karena untuk menggelar pelantikan saja dianggap tidak mampu mensingkronkannya.
“DPRD ini ibarat memukul air di dulang terpercik muka sendiri. Mereka yang bermain mereka sendiri yang tercoreng namanya di mata masyarakat,” ujar dosen Ilmu Politik FISIP USU itu.
Pengamat anggaran Elfenda Ananda menyoroti soal pemborosan. “Tentu saja ini tidak sedikit dana APBD yang terbuang sia-sia. Ini namanya pemborosan anggaran,” kata Elfenda.
Dia juga tidak memahami apa yang terjadi di internal pimpinan DPRD Sumut, sehingga tidak satu persepsi terkait jadwal pelantikan tersebut. Apalagi penundaan pelantikan itu dibatalkan beberapa jam sebelum acara dilaksanakan.
Sementara itu, Edi Rangkuti dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mengungkapkan, dari awal fraksinya sudah mengingatkan agar pelantikan Gatot dilaksanakan di Medan saja. Namun entah mengapa, pelantikan tetap dilaksanakan di Jakarta dan akhirnya ditunda.”Jadi, ada indikasi ini drama politik untuk mengangkat popularitas Gatot, sehingga ia seperti dizalami. Namun yang jelas, rakyat sudah dirugikan dengan penundaan pelantikan ini,” tegasnya.
L ebih lanjut, Edi mengungkapkan, jadwal pelantikan Gatot harus menunggu rapat banmus lagi. “Rapat Banmus yang bisa memastikan kapan pelantikan Gatot dilaksanakan,” katanya.
Hingga kemarin pihak DPRD Sumut belum juga mengadakan pertemuan di tingkatan pimpinan dewan. Sehingga dipastikan hingga kemarin belum ada penjelasan secara resmi terkait ‘sesuatu’ hal yang menjadi dasar diundurnya pelantikan tersebut.
“Saya belum berkomunikasi hingga hari ini dengan Saleh Bangun hingga hari ini (kemarin, Red). Saya memang berniat agar hari ini terjadi pertemuan, namun kapasitas saya kan hanya sebatas mengusulkan bukan dipihak yang mengundang,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, Jumat (1/3).
Chaidir menjelaskan pertemuan harusnya dilakukan secepatnya. “Bisa saja diagendakan hari Sabtu paling tidak, mengingat agenda kita tidak terlalu padat,” ujarnya. (sam/ndi/ril/adz/mag-5/mag-8)
