Puluhan ribu buruh kembali turun ke jalan kemarin. Mereka mendatangi Istana Negara guna minta pemerintah melihat situasi perburuhan di Indonsia . Mulai dari terjangan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga himpitan ekonomi.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Buruh mulai berkumpul pukul 10.00 WIB di sekitar patung kuda, Gedung Indosat, Jakarta. Setidaknya 25 ribu buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi memenuhi titik awal.
Sekitar pukul 11.30 WIB, gabungan buruh mulai long march menuju istana. Setelah sampai, secara bergiliran tuntutan-tuntutan pada pihak pemerintah diserukan. Ada sepuluh tuntutan yang dibeberkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Mulai dari tuntutan untuk turunkan harga sembako dan bahan bakar minyak hingga resivi PP Jaminan Pensiun.
Namun, menurutnya, dari sepuluh poin itu secara garis besar bisa dibagi dalam tiga aspek. Aspek pertama, soal peningkatan daya beli buruh. Hal ini dapat didukung dengan kenaikan gaji sepadan, dari kisaran 22-30 persen pada tahun depan. “Kita minta pemerintah ngambil langkah kebijakan untuk memberi perlindungan pada buruh,” kata dia.
Kedua, buruh minta agar pekerja asing unskilled ditolak masuk Indonesia. Terutama, bagi para pekerja Tiongkok yang dinilai semakin menjamur di tanah air. Padahal, posisi yang diisi oleh mereka sejatinya bisa ditangani oleh pekerja lokal.
Terakhir, buruh meminta regulasi untuk masalah kesejahteraan buruh dapat ditingkatkan. Seperti merevisi PP Jaminan Pensiun, yaitu manfaat pensiun bagi buruh sama dengan Pegawai Negara Sipil, bukan Rp300 ribu per bulan. “Kita tidak akan turun ke jalan bila pemerintah serius memperhatikan nasib buruh,” terikannya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mencoba meredam isu serangan pekerja asing ke Indonesia. Menurut dia, pemerintah tidak akan begitu saja membiarkan masuknya pekerja asing ke Indonesia. “Jadi (pekerja asing yang masuk Indonesia) harus punya sertifikasi keahlian,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (1/9).
JK menyebut, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan yang berbeda dengan pemerintah Malaysia. Di Negeri Jiran itu, pekerja asing memang boleh masuk ke sektor yang tidak membutuhkan keahlian tertentu seperti pekerja buruh bangunan atau pekerja perkebunan. “Kalau di Indonesia, buruh bangunan (asing) tidak boleh,” katanya. (mia/owi/nw/jpg/rbb)
