JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang pihak swasta mengimpor vaksin Covid-19 karena khawatir akan menimbulkan kebingungan masyarakat.
“Kenapa? Kalau terlalu banyak distribusi yang tidak terkontrol, ditakutkan nanti waktu vaksinasi terjadi kebingungan berbagai macam jenis vaksin, merek-merek, harganya juga berbeda-beda,” ujar Erick dalam webinar bertajuk Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12).
Erick menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020, keputusan jenis vaksin, harga, hingga pendistribusian berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. “Memang di tahap satu ini, di tahun pertama melakukan vaksinasi ini, kenapa Perpres 99 sendiri mengkonsolidasikan semua di bawah Kemenkes, baik keputusan jenis vaksin, distribusi, dan harga. Kebetulan Kemenkes meminta kami yang vaksin mandiri,” kata Erick.
Erick mengatakan, pemerintah dalam posisi aman sekalipun tanpa keterlibatan pihak swasta dalam mendatangkan vaksin Covid-19. “Kebetulan pemerintah mengambil posisi hari ini aman,” ucap Erick.
Namun, kata Erick, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menggandeng swasta dalam mendatangkan vaksin dari luar negeri. Misalnya, pada 2022 atau 2023 ketika mayoritas penduduk Indonesia sudah menjalani program vaksinasi. “Bukan tidak mungkin nanti keterlibatan swasta dilebihkan, yaitu misalnya bisa mengimpor vaksin sendiri dengan berbagai merek,” ucap Erick.
“Tetapi tentu pada step awal untuk mengurangi kebingungan ini, coba kita jaga,” tutur dia.
Diketahui, pemerintah berencana mendistribusikan vaksin Covid-19 pada Desember 2020. Saat ini pemerintah melakukan pengembangan vaksin melalui PT Bio Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal China Sinovac Biotech. Vaksin tersebut saat ini sudah melalui uji klinis fase tiga. Hasilnya, sejauh ini diketahui aman dan tidak menunjukkan efek samping.
Rencananya, vaksin Sinovac juga akan segera didistribusikan pemerintah karena telah mendapat predikat aman dalam pengujiannya. Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih yang dilakukan sejumlah institusi penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri. Vaksin tersebut saat ini masih dilakukan uji klinis.
Susun Skema Pembiayaan
Terpisah, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan, Mohamad Subuh, mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun roadmap atau skema untuk pembiayaan terkait vaksin Covid-19. Menurut Subuh, nantinya pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan mandiri dan pembiayaan subsidi atau ditanggung oleh pemerintah.
“Roadmap itu sendiri sedang digodok. Setiap minggu dilakukan rapat bagaimana kita membuat suatu roadmap pembiayaan terhadap mandiri maupun subsidi,” kata Subuh dalam diskusi virtual bertajuk “Vaksinasi: Pencegahan vs Pengobatan”, Selasa, (1/12).
Menurut Subuh, pemerintah nantinya akan memetakan berbagai kriteria untuk mana yang akan mendapatkan vaksin mandiri dan mana yang akan mendapatkan vaksin subsidi. “Nanti ada kriteria-kriterianya, biasanya klaster-klaster, unit entitas yang usahanya itu jelas itu bisa dilakukan upaya mandiri, tetapi memang ada yang ditanggung pemerintah misalnya masyarakat kurang mampu, aparat dan lain-lain,” kata Subuh.
Menurut Subuh, uji klinis vaksin yang akan diproduksi oleh PT Bio Farma diperkirakan selesai pada Januari 2021. Selanjutnya, akan dilakukan tahapan evaluasi yang diprediksi selesai pada Maret 2021.
Ia mengatakan, faktor keselamatan harus benar-benar diperhatikan. Hal ini yang membuat pemerintah perlu melakukan sejumlah evaluasi. “Artinya begini, Januari selesai itu semua uji klinisnya, kemudian mereka melakukan studi lagi untuk melakukan evaluasi, mungkin akan keluar hasil evaluasinya itu paling telat Maret 2021,” kata dia.
Selain vaksin yang berasal dari Bio Farma, Subuh mengatakan, pemerintah juga telah melakukan uji klinis tahap tiga pada beberapa vaksin dari luar negeri. Adapun vaksin tersebut, nantinya akan diberikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu.
“Sumbernya banyak, ada yang dari China, ada yang dari Amerika dan lain-lain, tapi peruntukannya tentu kepada apa petugas-petugas frontline dulu, seperti tenaga kesehatan, kemudian TNI–Polri yang di depan, kemudian awak media mungkin, ya skenario adalah seperti itu,” ucap Subuh.
“Nah Ini yang kita tunggu yang informasinya ini akan datang akhir pertengahan Desember,” ujar dia.
Selain itu, pemerintah juga melakukan simulasi terkait proses vaksinasi. Menurut Subuh, simulasi telah dilakukan di beberapa daerah, misalnya Bogor dan Karawang. “Simulasi di Bogor langsung oleh Bapak Presiden, di Karawang langsung oleh Bapak Wapres, Jadi artinya, kalaupun nanti sudah datang vaksinnya kita sudah siap untuk melakukannya,” tutur dia. (kps)
