JAKARTA- Perompak Somalia kembali beraksi. Sehari sebelum melepas kapal MV Sinar Kudus, ternyata perompak Somalia telah membajak kapal berbendera Singapura, MT Gemini, yang mengangkut 28 ribu ton minyak sawit. Didalam kapal tersebut terdapat 13 ABK (anak buah kapal) asal Indonesia.
Menteri Perhubungan, Freddy Numberi mengaku telah mengetahui hal itu, namun dia menilai pembebasan awak kapal yang disandera perompak Somalia merupakan tanggung jawab perusahaan Singapura. Meski begitu pemerintah Indonesia tetap akan berkoordinasi karena itu menyangkut nasib 13 WNI yang ada di kapal itu. “Kita akan lakukan kerjasama agar awak kapal itu bebas,” tukasnya.
Menurut perusahaan pemilik kapal, Glory Ship Management, MT Gemini itu membawa 28.000 ton minyak sawit dari Indonesia menuju Kenya. Kapal tersebut dibajak saat meninggalkan perairan Kenya menuju Somalia, Sabtu lalu (30/4). Di dalam kapal tersebut terdapat 25 awak kapal yang terdiri dari 13 orang Indonesia, tiga orang Myanmar, lima orang Tiongkok dan empat orang Korea Selatan.
Dia mengaku kejadian penyanderaan kapal milik Singapura tidak pertama kali terjadi saat ini saja, tetapi sudah beberapa kali sebelumnya. Mengenai nasib WNI yang menjadi awak kapal berbendera Singapura itu, Freddy menilai pemerintah tetap menginginkan agar pembebesannya dilakukan melalui kerjasama antar negara. “Tidak bisa kita bergerak sendiri-sendiri,” cetusnya.
Dalam rangka mengatasi perompak Somalia ini, Freddy mendorong agar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bertindak atas nama dunia untuk mengatasi gangguan pelayaran di perairan timur Afrika itu. Sebab, menurutnya, perlu kerjasama internasional yang solid untuk mengatasinya. “Masuk perairan Somalia saja sulit dan melanggar kedaulatan negara. Makanya perlu kerja sama dengan PBB,” tambahnya.
Lebih lanjut Freddy mengatakan, pemerintah akan mengkaji untuk menempatkan kapal perang TNI di perairan internasional di jalur-jalur rawan. Penjagaan dikhusukan untuk mengawal kapal-kapal berbendera Indonesia yang melewati perairan Somalia. “Kita saat ini masih mencari pola, apakah akan ada kapal perang TNI yang harus bersiaga disana untuk mengawal di tengah laut,” katanya. Namun begitu dia mengaku, jika itu jadi dilaksanakan pihaknya tetap tidak bisa menjamin keselamatan WNI yang jadi awak kapal asing. (wir/jpnn)
