JAKARTA – Menjelang pengumuman kelulusan tenaga honorer kategori dua (K2) yang akan dilakukan besok (5/2), Forum Honorer Indonesia (FHI) merapatkan barisan. Minggu (2/2) malam, mereka menggelar acara Rembug Nasional para tenaga honorer di Jakarta.
Mereka mendesak agar FHI diajak dialog sebelum pengumuman dilakukan, melibatkan unsur pemerintah dan DPR.
Jika tuntutan ini diabaikan dan keinginan FHI tidak diakomodir, antara lain agar honorer K2 yang gagal jadi CPNS langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK), mereka mengancam menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
“FHI dan seluruh tenaga honorer K2 akan melaksanakan aksi turun ke jalan jika Pemerintah Pusat tidak memberikan ruang untuk berdalog secara resmi antara FHI, DPR RI dan pihak Pemerintah Pusat,” ujar Ketum FHI, Hasbi, dalam keterangan persnya yang dikirim ke JPNN, kemarin (3/2). Pernyataan sikap juga diteken Sekjen FHI Imam Eko Suryanto.
Mereka juga mendesak pemerintah memberikan kuota tambahan bagi tenaga guru dari 50 persen menjadi 60 persen.
Pemerintah juga didesak untuk menuntaskan pengangkatan honorer K1 dan K2 sebelum masa tugas pemerintahan Presiden SBY berakhir.
Mereka juga tampak belum yakin bahwa pengumuman honorer K2 akan digelar 5 Februari besok. Pasalnya, jadwal pengumuman sudah empat kali ditunda.
Karenanya, FHI meminta pemerintah tidak lagi mengulur pengumuman. Pengumuman juga harus dilakukan secara terbuka melalui media massa, papan pengumuman dan secara online di masing-masing instansi terkait, baik di pusat maupun daerah. Mereka menolak pengumuman dilaksanakan pemda karena ada kemungkinan diutak-atik.
“Pemerintah pusat jangan memberikan kesempatan kepada Pemda untuk menentukan lolosnya peserta tes honorer K2. Sebaiknya pusatlah yang menentukan biar lebih objektif,” Hasbi.
Dimintai tanggapan atas tuntutan FHI itu, MenPAN-RB Azwar Abubakar menyatakan, porsi untuk guru sebanyak 50 persen dari jumlah yang diterima, sudah cukup banyak. “Kalau minta ditambah hingga 60 persen, dasarnya apa?” cetus Azwar di gedung DPR, kemarin.
Ditegaskan juga bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS bukan lah upaya pemerintah menghabiskan tenaga honorer agar semuanya menjadi CPNS.
Kualitas honorer, lanjut dia, tetap harus menjadi pertimbangan sebelum dijadikan CPNS. “Pengangkatan honorer menjadi CPNS itu bukan cuci gudang. Tidak mungkin guru yang standar kompetensinya sangat rendah tetap dipaksakan lulus,” ujar menteri asal Aceh itu.
Saat rapat dengan Komisi II DPR kemarin, Azwar menyetujui permintaan dewan agar honorer K2 yang gagal lulus CPNS diprioritaskan dalam seleksi PPPK nantinya. Hanya saja, kata Azwar, mereka tetap harus melewati mekanisme tes. (sam/esy/jpnn)
