BERDOA: Sejumlah honorer K2 berdoa saat melakukan aksi unjuk rasa menuntut diangkat menjadi PNS, beberapa waktu lalu.
Hingga Minggu (3/3), pemerintah belum mengumumkan kelulusan hasil tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Pemerintah pusat beralasan masih menunggu kesiapan pemda, terutama dari sisi anggaran. Sebab, begitu diumumkan, otomatis gaji PPPK sudah harus diperhitungkan.
Penundaan ini, pun menuai kecaman dari kalangan honorer K2. Pemerintah dinilai tidak serius melakukan rekrutmen PPPK.
“Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), buat gaduh lagi ya. Mau lempar tanggung jawab. Memang begitu kalau kebijakan abal-abal,” cetus Anggota Tim 9 Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Said Amir, kepada JPNN (Grup Sumut Pos), Minggu (3/3).
Said merasa aneh dengan kebijakan rekrutmen PPPK yang dipaksakan oleh pemerintah. Namun kemudian melempar tanggug jawab ke pemda, lewat surat MenPAN RB tertanggal 1 Maret. Hanya daerah yang sudah siap menggaji PPPK akan diumumkan hasil tes PPPK. “Kenapa tidak perekrutan PPPK yang ditunda? Bukan ditunda hasilnya,” tegasnya.
Dia berpendapat, kebijakan yang dipaksakan seharusnya dicari solusinya. Misalnya dilaksanakan setelah anggarannya dialokasikan dalam APBD. Selain itu, pusat jangan membatasi formasi hanya untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. “Enggak usah dibatasi formasinya. Toh gaji PPPK juga diserahkan ke daerah,” pungkas Said.
Sementara itu, Koordinator Honorer K2 Nusantara Bhimma, meminta rekan-rekannya yang menunggu pengumuman kelulusan hasil tes PPPK untuk waspada. Pasalnya, saat ini oknum-oknum calo CASN dan PPPK makin merajalela.
Hal ini dipicu oleh belum diumumkannya kelulusan PPPK. Apalagi muncul opsi pemerintah akan melakukan perangkingan untuk guru honorer K2 yang memiliki sertifikasi pendidik tapi tidak lolos passing grade.
“Kami mendapat laporan, banyak kawan kami diiming-imingi lulus PPPK asal mau bayar. Mereka makin marak, karena situasinya mengizinkan. Kan sampai sekarang pemerintah menunda pengumuman hasil tes,” beber Bhimma, kepada JPNN (Grup Sumut Pos), Minggu (3/3).
Bhimma menyebutkan, para calo ini menerapkan paket hemat, seperti menawarkan pizza. Mereka mematok harga Rp60 juta-Rp80 juta untuk paket CASN. Sedangkan paket PPPK Rp30 juta-Rp50 juta. “Mari diawasi bersama demi menyelamatkan generasi bangsa Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, berintegritas, dan berkualitas. Honorer K2 jangan sampai terpedaya,” imbaunya.
Bhimma menambahkan, bila honorer K2 mau membayar, sama saja menggadaikan profesinya. Bagaimana bisa mendidik generasi bangsa, bila mental gurunya doyan nyogok. (esy/jpnn/saz)
