JAKARTA – Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda jadwal pelaksanaan Pilkada pada 2014 mendapat dukungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu, jika melihat kepadatan tahap dan jadwal pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) pada 2014, KPU berpandangan bahwa penundaan itu juga bisa dilakukan di Pilkada yang berlangsung pada akhir 2013.
“Sebaiknya memang begitu (Pilkada ditunda, Red). Setidaknya, yang berlangsung enam bulan sebelum pemilu legislatif,” kata anggota KPU Hadar Navis Gumay saat dihubungi , kemarin (2/8). Hadar menilai, rencana penundaan Pilkada sebagaimana pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi pada Selasa(31/7) memberikan keuntungan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.
KPUD bisa berkonsentrasi untuk melaksanakan tahap-tahap Pemilu. Apalagi, pada bulan-bulan menjelang masa pemungutan suara Pileg, KPU disibukkan oleh masa kampanye parpol peserta pemilu dan distribusi logistik. “Tentu ini memudahkan kinerja KPU daerah,” kata Hadar. Kemudahan kinerja itu, menurut Hadar, terkait pembentukan panitia pemilihan kecamatan, serta panitia pemungutan suara. (gam/jpnn)
JAKARTA – Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda jadwal pelaksanaan Pilkada pada 2014 mendapat dukungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu, jika melihat kepadatan tahap dan jadwal pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) pada 2014, KPU berpandangan bahwa penundaan itu juga bisa dilakukan di Pilkada yang berlangsung pada akhir 2013.
“Sebaiknya memang begitu (Pilkada ditunda, Red). Setidaknya, yang berlangsung enam bulan sebelum pemilu legislatif,” kata anggota KPU Hadar Navis Gumay saat dihubungi , kemarin (2/8). Hadar menilai, rencana penundaan Pilkada sebagaimana pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi pada Selasa(31/7) memberikan keuntungan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.
KPUD bisa berkonsentrasi untuk melaksanakan tahap-tahap Pemilu. Apalagi, pada bulan-bulan menjelang masa pemungutan suara Pileg, KPU disibukkan oleh masa kampanye parpol peserta pemilu dan distribusi logistik. “Tentu ini memudahkan kinerja KPU daerah,” kata Hadar. Kemudahan kinerja itu, menurut Hadar, terkait pembentukan panitia pemilihan kecamatan, serta panitia pemungutan suara. (gam/jpnn)
