SUMUTPOS.CO – WABAH virus Covid-19 mulai memicu kekhawatiran penyelenggaran ibadah haji tahun 2020 yang akan segera tiba. Namun, Kerajaan Arab Saudi belum mengambil sikap apapun terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini, seiring dengan meluasnya penyebaran virus Covid-19 ke penjuru dunia.
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, Kerajaan Saudi masih menunggu perkembangan kondisi dunia terkait meluasnya corona. Sementara ini, Arab Saudi hanya menangguhkan izin perjalanan termasuk umrah ke negara itu. “Kalau kita tanya (perihal kepastian pelaksanaan haji) jawabannya pasti sama, lihat perkembangan lebih lanjut,” kata Fachrul di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (4/3).
Terkait penyebaran virus Covid-19, Menag meminta seluruh masyarakat berdoa agar sebelum pelaksanaan haji, penyebaran virus dapat berhenti Pemerintah Indonesia sendiri berharap pihak Arab Saudi segera mengeluarkan kepastian jauh-jauh hari, tidak mendadak seperti penghentian umrah saat ini.
Fahrul mengatakan, hingga saat ini Kementerian Agama masih terus melakukan persiapan melayani jamaah haji dari Indonesia. Namun dia belum bisa memastikan kapan pemerintah Arab Saudi akan mencabut larangan ibadah ke Tanah Suci Mekkah bagi Indonesia. “Masalah persiapan haji kaitannya dengan wabah, itu kita berdoa saja semoga saat haji nanti dah clear yah. Yang tahu kan cuma Tuhan, kalau menurut saya ancang-ancangnya kan haji itu mulai brangkat pertengahan Juni, harapan kita sebelum itu sudah adalah kepastian,” harapnya.
Fahrul menambahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa rencana namun belum bisa diungkapkan saat ini. “Adalah, kalau plan-plan kan disebutkan jadi panik, jadi enggak usahlah disebutkan plan-plan,” tegasnya.
Selain itu Kemenag juga akan menyiapkan kerja sama dengan tiga maskapai penerbangan yang akan melayani jamaah haji dari Indonesia menuju Arab Saudi pada musim haji 2020. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengungkapkan ketiga maskapai penerbangan itu antara lain Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, dan Flynas Airline.
Sementara, Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk memperjuangkan kepastian nasib para jemaah haji dan umrah untuk berangkat ke Tanah Suci. “Tadi kita minta Menteri Kesehatan untuk memastikan bahwa jemaah yang umrah tetap bisa diberangkatkan. Bagimana caranya tentu Pemerintah diminta lakukan upaya diplomasi dengan Saudi,” kata Anggota Komisi IX DPR Saleh P Daulay dalam pertemuan dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (4/3).
Politikus PAN ini mengakui, saat ini aspek kesehatan menjadi poin penting yang diperhatikan dunia. Termasuk oleh pemerintah Arab Saudi menyusul merebaknya Covid-19. Pihaknya pun menyarankan demi memastikan kesehatan para jemaah, tes kesehatan perlu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. “Kalau perlu kami menyarankan agar calon-calon jemaah umrah diobservasi dulu, katakan dideteksi tiap hari bagaimana kesehatannya,” ungkapnya.
“Kalau sehat walafiat, seharusnya tidak ada halangan untuk diberangkatkan. Tentu itu kan usulan dari kita. Mudah-mudahan bisa disampaikan ke pemerintah Saudi,” ujar Saleh.
Dia pun berharap, merebaknya Covid-19 tidak sampai berdampak pada keberangkatan jemaah haji asal Indonesia. Mengingat berdasarkan jadwal, mereka seharusnya akan berangkat dalam waktu 3-4 bulan ke depan. “Jangan sampai 230.000 jemaah haji Indonesia malah terkendala keberangkatannya,” kata dia.
Pemerintah, lanjut Saleh, juga perlu memikirkan jalan keluar bagi para jemaah haji, jika pada waktu yang dijadwalkan mereka tidak bisa juga berangkat ke Arab Saudi. “Kita berharap dalam 1-2 bulan ke depan ini virus bisa ditangani dan penyebaran bisa dieliminir dan mudah-mudahan jemaah haji kita bisa berangkat. Namun andaikata tidak bisa harus ada solusi,” tegasnya.
“Karena haji itu pada bulan tertentu. Jadi tidak bisa diganti bulannya, diganti tanggalnya. Beda dengan kongres. Kalau haji tidak bisa (ditunda),” tandasnya.(bbs/adz)
