Bersikap Oposisi, Tiga Menteri PKS Terancam
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat akan mengumumkan ke publik mengenai nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di barisan koalisi parpol pendukung pemerintah. Selain itu, nasib tiga menteri asal PKS di kabinetnya juga akan ditentukan bersamaan dengan pengumuman nasib partai berlambang bulan sabit kembar tersebut.
“Nanti statement akan disampaikan secara resmi,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, kemarin (4/4). Menurutnya, reshuffle kabinet termasuk materi yantg akan diumumkan. “Bagaimana pun untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sepenuhnya ada di presiden,” ujarnya.
Seperti diketahui, kemarin malam dilakukan rapat secretariat gabungan (setgab) partai pendukung koalisi pemerintahan yang dipimpin SBY di Cikeas, Bogor. Semua partai anggota koalisi diundang kecuali PKS. Hal tersebut merupakan buntut dari keputusan PKS yang menolak kebijakan pemerintah tentang usulan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Para anggota partai koalisi menilai, sikap tersebut melanggar etika berkoalisi karena PKS masuk dalam jajaran koalisi dan sejumlah kadernya masuk dalam kabinet.
Dalam rapat setgab di Cikeas tersebut, Julian menegaskan tidak diundangnya PKS dalam rapat tersebut merupakan hasil kesepakatan parpol koalisi. “Pak SBY selaku Ketua Setgab mengundang pimpinan parpol di Cikeas, minus PKS,” tuturnya.
Wacana bahwa SBY akan mendepak semua menteri asal PKS sebagai buntut dari sikap ‘mbalelo’ dari koalisi tersebut bisa saja terjadi. Sebelumnya, SBY juga pernah mendepak seorang menteri di pos Menristek asal PKS, Suharna Surapranata, sebagai imbas perbedaan sikap politik di parlemen. Kini PKS tinggal menyisakan tiga jatah menteri, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.
Sementara itu, ancaman ditendang dari koalisi dan kehilangan tiga menteri tidak membuat PKS gentar. Ancaman yang disampaikan setgab koalisi tersebut dianggap angin lalu saja. “Ya enggak apa-apa. Yang tentukan (masuk koalisi atau tidak) adalah SBY bukan kader demokrat,” ujar Ketua DPP PKS, Nasir Djamil.
Menurutnya, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi tentang siakp SBY atas keberadaan PKS di koalisi. Untuk itu, PKS merasa tidak perlu memberikan pernyataan resmi atas wacana tersebut.
Politikus PKS lain, Mardani Ali Sera menambahkan, partainya tidak akan mengemis jabatan menteri kepada SBY. Menurutnya, gonjang-ganjing politik di koalisi hanya dibesar-besarkan oleh para pembantu SBY. “Kami hanya menolak kenaikan BBM di Paripurna. PKS tidak akan mengemis dan meratap semua kami serahkan kepada presiden,” katanya.
Langkah selanjutnya yang akan ditempuh PKS jika benar-benar akan didepak dari koalisi adalah menyerahkan keputusan ke Majelis Syuro PKS. “Kemenangan PKS bukan karena koalisi, tapi keberhasilan kinerja PKS sendiri,” pungkasnya. (dil/fas/jpn)
