JAKARTA- Polemik kedatangan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin belum sepenuhnya direspons jajaran pengurus Partai Golkar. DPP Partai Golkar maupun fraksi mengambil sikap menunggu tindak lanjut dengan melihat seperti apa respons badan kehormatan atas sikap Priyo tersebut.
“Golkar baru akan menggelar rapat resmi jika Badan Kehormatan DPR memutuskan bahwa kunjungan itu melanggar etika,” ujar Hajriyanto Thohari, ketua DPP Partai Golkar Bidang Agama, di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (4/6).
Hajriyanto menyatakan, polemik itu sudah menjadi domain BK. Dia juga membantah pernyataan Priyo bahwa ada elite Partai Golkar lain yang mencoba menggoyang posisi ketua DPP bidang politik itu dari kursi pimpinan DPR. “Saya tak melihat ada elite Golkar yang bergerak dan menggoyang-goyang posisi Pak Priyo sebagai wakil ketua DPR maupun ketua DPP Golkar,” ujarnya.
Adanya reaksi dari berbagai pihak di internal Partai Golkar terhadap Priyo, ujar Hajriyanto, masih bersifat individual dan bukan keputusan organisasi. Dia menegaskan, Partai Golkar masih menunggu tindak lanjut dan keputusan yang diambil BK DPR. “(BK) katanya mau menindaklanjuti kunjungannya ke Lapas Sukamiskin,” ucap dia.”
Hajriyanto menambahkan, di internal Partai Golkar dikenal sumpah masal yang disebut Ikrar Panca Bakti sebagai kader Golkar. Ada lima butir sumpah. Antara lain, berwatak kesetiakawanan. Dengan begitu, dia tak melihat adanya elite Golkar yang berniat mendongkel posisi Priyo. “Saya yakin tak ada yang menggunting dalam lipatan,” ujarnya.
Menurut Hajriyanto, soal keluhan Priyo terhadap media tentang pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan kasus korupsi pengadaan mushaf Alquran, kemungkinan terjadinya juga kecil. Dia menilai, pandangan untuk memberitakan yang buruk ataupun yang baik bukan disebabkan dorongan yang bersifat politis. “Mestinya beliau tenang, low profile, dan tak perlu reaktif sampai ada undangan dari KPK. Apalagi (Priyo) sudah menyatakan tak terlibat,” ujar wakil ketua MPR itu.
Ketua DPP Golkar Yoris Raweyai juga meminta Priyo tidak perlu mengomentari masalah internal. Menurut dia, masalah itu harus dibuktikan di internal, tidak perlu disampaikan secara terbuka. “Asumsi beliau itu kan praduga, bagaimana dia bisa membuktikan,” ujarnya.
Yoris menilai ucapan Priyo tersebut hanya emosi sesaat karena sedang ramai dibicarakan terkait dengan kunjungannya ke Lapas Sukamiskin. Namun, Yoris heran, mengapa Priyo justru memunculkan isu pendongkelan posisi. “Saya justru yang mendukung beliau menjadi wakil ketua DPR. Sebagai kader, saya mempertanyakan siapa yang mendongkel dia” Jadi, kita semua yang milih Pak Priyo itu,” tegas dia.
BK sendiri belum memastikan panggilan untuk Priyo. BK akan lebih dulu mempelajari permasalahan tersebut dan membahasnya dalam rapat internal yang biasanya dilakukan tiap Kamis. “Sebenarnya bisa lebih cepat kalau ada aduan dari masyarakat,” kata anggota BK Ali Maschan Moesa.
Menurut Ali, ada dugaan soal kepentingan pribadi Priyo jika benar yang bersangkutan menemui Fahd El, terpidana kasus dana pembangunan infrastruktur daerah (DPID). Ali mempertanyakan motivasi Priyo bertemu Fahd. “Ada tanda tanya besar dalam pertemuan dengan Fahd,” katanya.
Ali mengungkapkan, jika memang terbukti ada pelanggaran kode etik, Priyo terancam dijatuhi sanksi oleh BK, mulai teguran tertulis hingga pemberhentian atau PAW. “Itu bergantung tingkat pelanggarannya,” jelas dia.
Selain berstatus terpidana, Fahd adalah saksi dalam kasus korupsi pengadaan Alquran. Dalam sidang, ada rekaman antara Zulkarnaen Djabar (terdakwa) dan Fahd yang menanyakan fee untuk ketua. Belakangan, ketua itu merujuk kepada nama Priyo Budi Santoso. (bay/fal/c11/fat/jpnn)
