JAKARTA- Partai Hanura bergejolak pasca-deklarasi Wiranto-Hary Tanoe (HT) sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden. Politisi senior Hanura, Fuad Bawazier, menilai deklarasi tersebut tidak sah karena penetapan tidak melalui mekanisme rapat pimpian nasional (rapimnas). Pernyataan Fuad juga menuai persetujuan dari Ketua Bidang Bapillu Yuddy Chrisnandi.
“Yang disampaikan pak Fuad itu memang sesuai konstitusi partai. Di dalam konstitusi, untuk kepentingan strategis seperti pilkada, capres, dan cawapres harusnya rapimnas. Namanya rapimnas ini ada DPP dan DPD,” kata Yuddy, kemarin.
Ia mengatakan, deklarasi capres dan cawapres kemarin tidak disetujui dalam forum rapimnas tetapi dalam pembekalan caleg. Jika mengacu pada konstitusi yang ada, Yuddy menilai, pernyataan Fuad benar.
Yuddy mengatakan, secara ideal Partai Hanura seharusnya mampu menangkap aspirasi rakyat dan mendengarkan pendapat internal sebelum memutuskan. Lagi pula, lanjutnya, saat ini Hanura tengah fokus pada pemilihan legislatif.
Ia juga menuturkan, Hanura masih menunggu hasil pemilu legislatif sebelum menentukan cawapres. Sementara itu, capres Hanura dari awal sudah jelas, yaitu Wiranto.
“Ini fatsun politik yang selalu disampaikan ketum bahwa kami belum tentukan cawapres sampai pemilu. Kalau itu diralat, ya diralat pak Wiranto sendiri, ya mau enggak mau mendukung,” kata Yuddy.
Di lain pihak, Ketua Fraksi Hanura di DPR Sarifuddin Sudding menepis penilaian Hanura diakuisisi oleh Hary Tanoesudibjo. Dia menegaskan Hanura bukan perusahaan yang bisa dengan mudah diakuisisi pengusaha kaya.
“Ini bukan perusahaan, ini organisasi, tidak ada istilah akuisisi, kami punya kewajiban dan tugas masing-masing sebagai kader partai,” kata Sudding kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).
Sudding menegaskan Hary Tanoe memberi posisi kepada sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Tak ada yang menganggap Hary Tanoe sebagai orang baru yang diberi keistimewaan.
“Di Hanura itu melihat kapabilitas dan kemampuan,” ujarnya.
Mengenai protes Fuad Bawazier cs, Sudding mengatakan tak perlu ada perlakuan spesial. Konsolidasi selalu dilakukan setiap rapat-rapat internal. “Ini dinamika biasa,” tuturnya.
Dari Medan, deklarasi Wiranto – HT sebagai capres dan cawapres ditanggapi positif oleh Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Arya. Menurut dia, langkah yang dilakukan oleh Harry Tanoe untuk mempercepat sosialisasi kepada masyarakat.
“Selama ini masyarakat hanya mengenal presiden dan wakil presiden hanya dalam waktu 2 bulan, namun dengan deklarasi pak Harry Tanoe masyarakat diberi kesempatan lebih banyak untuk mengenal calon pemimpinnya,” ujarnya.
Menurut Arya langkah politik Ketua Umum Perindo yang maju sebagai wakil Presiden tentu juga sebagai pembelajaran politik yang ingin dilakukan oleh dirinya karena dideklarasikan 1 tahun sebelum. “Ini terobosan positif,” ujarnya. (net/mag-5)
