30 C
Medan
Friday, June 21, 2024

17 Provinsi Masih Tinggi Angka Stunting

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi mengatakan akan menambah lima provinsi sebagai daftar daerah paling tinggi angka stuntingnya di Indonesia. Sehingga, total akan ada 17 provinsi yang terdaftar sebagai provinsi paling tinggi angka stuntingnya.

“Kita rencanakan akan menambah empat usulan Kementerian PMK, yaitu Papua, Papua Barat, Sumbar, dan Kaltim itu yang mengalami kenaikan. Satu lagi jadi pertimbangan Sulsel,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (5/10).

Sebanyak 17 daerah tersebut, kata Suprayoga, mesti didaftar untuk masuk dalam daerah yang butuh penanganan khusus dalam upaya mencapai target 14 persen angka stunting pada 2024.

“Perlu perhatian secara khusus. Pasiennya akan nambah, kemungkinan dari 12 jadi 17 yang akan bertambah di tahun 2024. Itu akan dilaporkan dari tim pelaksana,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, 12 provinsi yang saat ini sudah masuk dalam daerah paling tinggi angka stuntingnya, antara lain di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan penurunan angkat stunting secara nasional turun hingga 14 persen pada 2024. Untuk mencapai itu, tahun 2023 ini ditargetkan angka stunting secara nasional turun hingga 17 persen. Sementara tahun 2022 lalu, angka stunting masih mencapai 21,6 persen.

Dengan target itu, pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dengan 14 provinsi dan 288 kabupaten/kota di Indonesia yang angka stuntingnya masih tinggi.

“Hari ini kita membahas secara lebih teknis hal-hal yang terkait apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa saja kendala yang kita hadapi, kemudian apa saja yang perlu kita lakukan atau kita siasati untuk upaya percepatan tahun depan,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi kepada wartawan, Kamis (5/10). (jpg/ila)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi mengatakan akan menambah lima provinsi sebagai daftar daerah paling tinggi angka stuntingnya di Indonesia. Sehingga, total akan ada 17 provinsi yang terdaftar sebagai provinsi paling tinggi angka stuntingnya.

“Kita rencanakan akan menambah empat usulan Kementerian PMK, yaitu Papua, Papua Barat, Sumbar, dan Kaltim itu yang mengalami kenaikan. Satu lagi jadi pertimbangan Sulsel,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (5/10).

Sebanyak 17 daerah tersebut, kata Suprayoga, mesti didaftar untuk masuk dalam daerah yang butuh penanganan khusus dalam upaya mencapai target 14 persen angka stunting pada 2024.

“Perlu perhatian secara khusus. Pasiennya akan nambah, kemungkinan dari 12 jadi 17 yang akan bertambah di tahun 2024. Itu akan dilaporkan dari tim pelaksana,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, 12 provinsi yang saat ini sudah masuk dalam daerah paling tinggi angka stuntingnya, antara lain di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan penurunan angkat stunting secara nasional turun hingga 14 persen pada 2024. Untuk mencapai itu, tahun 2023 ini ditargetkan angka stunting secara nasional turun hingga 17 persen. Sementara tahun 2022 lalu, angka stunting masih mencapai 21,6 persen.

Dengan target itu, pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dengan 14 provinsi dan 288 kabupaten/kota di Indonesia yang angka stuntingnya masih tinggi.

“Hari ini kita membahas secara lebih teknis hal-hal yang terkait apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa saja kendala yang kita hadapi, kemudian apa saja yang perlu kita lakukan atau kita siasati untuk upaya percepatan tahun depan,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi kepada wartawan, Kamis (5/10). (jpg/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/