JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino akan menjadi pihak pertama yang dipanggil Tim Panitia Khusus Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keterangan Lino dibutuhkan Pansus untuk mengungkap dugaan korupsi di perusahaan pelat merah yang kini mulai mendapat pengawalan anggota Dewan itu.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan, pemanggilan nantinya bakal terkait orang-orang yang ada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ini karena keberadaan Pelindo II ada di bawah tanggung jawab kementerian yang kini dipimpin oleh Rini Soemarno itu.
“Setelah anggota Tim Pansus terbentuk, akan ada pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Kementerian BUMN pasti jelas dipanggil, begitu pun dengan Dirut Pelindo II,” kata Agus saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (6/10).
Semua keterangan pihak terkait bakal ditampung oleh Tim Pansus untuk kemudian menjadi bahan rekomendasi ke aparat penegak hukum yang mengusut dugaan korupsi di Pelindo II.
“Apakah nantinya ada temuan yang mengarah pada tindakan korupsi atau tidak, itu semua bergantung dari hasil temuan tim pansus,” kata Agus.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, hasil temuan Tim Pansus nantinya akan diserahkan kepada pimpinan DPR. Dari situ, pimpinan DPR bakal mengumumkan hasil temuan Tim Pansus pada sidang paripurna.
Saat ini pembentukan tim pansus Pelindo II baru sampai pada tahap pengesahan. Pimpinan DPR memberikan waktu kepada seluruh fraksi yang ada di DPR untuk mengajukan nama-nama anggota yang bakal diwakilkan masuk dalam tim pansus Pelindo II.
Berdasarkan aturan dalam UU MD3, kata Agus, maksimal anggota tim Pansus adalah 30 orang. Jumlah personel yang nantinya masuk dalam pansus Pelindo II menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan lintas fraksi.
“Dengan dibentuknya pansus ini, kami berharap semua bisa terang-benderang. Siapa yang salah, siapa yang benar, dan apa yang membuat pelayanan selama ini terhambat, terutama berkaitan dengan dwelling time kemarin,” kata Agus.
Jumlah anggota Fraksi PDIP merupakan yang terbanyak di antara 10 partai politik yang ada di DPR. Total jumlahnya mencapai 109 orang. Di urutan terakhir ada Fraksi Partai Hanura dengan jumlah 16 anggota dewan.
Inisiator Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu mengamini jumlah anggota partainya bakal mendapat jatah porsi paling banyak dalam pansus. Meski demikian, penentuan jatah anggota pansus itu pada akhirnya harus melalui kesepakatan bersama di lintas fraksi. “Artinya kami bisa mewakilkan lebih dari tiga pansus. Tapi nanti tetap harus melalui keputusan Bamus ,” katanya.
Anggota Komisi III Dwi Ria Latifah menyatakan pengesahan Pansus Pelindo II disikapi oleh seluruh fraksi dengan menyetorkan nama ke Badan Musyawarah DPR. (bbs/val)
