Aksi buruh di Medan yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Rp2,2 juta, mendapat tanggapan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Staf Khusus Menakertrans, Dita Indah Sari, menilai, tuntutan buruh itu tidak wajar.
Menurut mantan aktivis buruh itu, angka UMP sebesar Rp2,2 juta itu merupakan UMP untuk Provinsi DKI Jakarta.
“Di ibukota negara saja UMP sebesar Rp2,2 juta, maka di provinsi lain logikanya lebih rendah dari angka itu,” tegasnya.
Bahkan, dikatakan Dita, di kabupaten/kota sekitar DKI Jakarta, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2013 yang sudah ditetapkan, angkanya juga dibawah Rp2,2 juta.
“UMP DKI Jakarta itu kan Rp2,2 juta. Daerah-daerah satelitnya, Bogor, Bekasi, Tangerang, itu dibawah Rp2,2 juta. Rata-rata Rp2 juta,” terang Dita Indah Sari di Jakarta, kemarin.
Dia berharap para buruh di Sumut bisa melihat realita tersebut, yakni membandingkan dengan daerah lain. Dita minta agar buruh Sumut tidak ngotot. “Buruh saya harapkan mau mencoba untuk kompromi,” harap Dita.
Kapoldasu dan Buruh Bertemu
Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro melakukan silaturahmi dengan perwakilan serikat buruh, yang diadakan di Rumah Makan Garuda, Jalan Kapten Pattimura, Kamis (6/12) siang.
Dalam kesempatan itu, Wisjnu mengajak semua pihak saling berkoordinasi untuk memberikan pelayanan yang baik dalam setiap aksi. “Mari kita saling berkoordinasi dan saling konsolidasi. Sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang baik di setiap aksi,” ujar Wisjnu.
“Masalah upah itu nanti diserahkan kepada Gubsu selaku Kepala Daerah, Kepala Pengupahan, dan juga Apindo. Merekalah yang akan bicara dengan para buruh. Saya tidak mau ikut disitu. Saya tidak mau mencampuri substansinya orang. Saya hanya bicara masalah keamanan,” tambahnya.
Dalam acara itu, Wisjnu juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para buruh, atas unjuk rasa yang menuntut kenaikan upah pada Rabu (5/12) telah berjalan dengan tertib dan lancar. “Semua itu berkat pengertian teman-teman, baik dari buruh dan juga para petani. Inilah yang kita harapkan. Semua saling menjaga, kami mengamankan dan rakyat mengajukan tuntutannya,” ungkapnya.
Jenderal bintang dua itu juga berharap agar tuntutan para buruh dan petani dapat disalurkan dengan cara yang benar, sehingga situasinya dapat terkendali. Wisjnu memandang wajar jika dalam aksi unjuk rasa kemarin masih terdapat kekurangan yang terjadi di sana-sini.
Wisjnu berharap, aksi unjukrasa yang berjalan tertib ini dapat terus berlangsung saat aksi-aksi berikutnya dilakukan. “Saya berharap aksi kedepan dapat berjalan tertib, sehingga situasi Kamtibmas di Sumut khususnya di kota Medan bisa tertib dan lancar, serta kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” tukasnya.
Sementara itu, Eben, salah seorang perwakilan dari Gabungan Serikat Buruh Independen menyampaikan, pihaknya memberikan aplaus kepada Kapoldasu yang menyampaikan agar memfasilitasi pertemuan buruh dengan Gubernur Sumut untuk membahas masalah tuntutan upah. “Semoga hal ini dapat membuka hati Gubsu agar bisa menaikan upah dari Rp1.375.000. Bicara masalah upah, itu artinya kita bicara tentang hak hidup. Ketika upah itu menjadi lebih baik, secara otomatis hal ini bisa mensupport pemenuhan gizi terhadap buruh itu sendiri,” ujar Eben.
Dikatakan Eben, pertemuan yang diselenggarakan ini bukanlah sebuah upaya untuk meredam aksi demo buruh. Pertemuan ini adalah upaya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan pimpinan serikat buruh. “Kapolda mempersilahkan jika kawan-kawan buruh melakukan mogok, asalkan dalam kerangka yang sportif. Kalau masalah dingin atau tidaknya gerakan ini kembali kepada konsolidasi-konsolidasi di serikat buruh,” pungkas Eben. (sam/mag-12)