JAKARTA – Tahun ini masyarakat harus bersiap menghadapi perubahan signifikan dalam kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah sudah menetapkan pilihan, pembatasan konsumsi atau kenaikan harga.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, membengkaknya anggaran subsidi BBM pada 2012 menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Karena itu, program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi harus dijalankan mulai tahun ini. “Jika (pembatasan) itu tidak jalan, harus ada penyesuaian (kenaikan) harga,” ujarnya dalam acara laporan realisasi APBN-P 2012 di Kementerian Keuangan kemarin (7/1).
Data menunjukkan, sepanjang tahun lalu realisasi belanja subsidi BBM mencapai Rp211,9 triliun atau 154 persen dari pagu anggaran yang dipatok Rp137,4 triliun. Adapun realisasi belanja subsidi listrik tercatat Rp94,6 triliun atau 145 persen dari pagu anggaran Rp65,0 triliun. Dengan begitu, total belanja subsidi energi mencapai Rp306,5 triliun atau 151 persen dari pagu anggaran Rp202,4 triliun.
Menurut Agus, kenaikan harga BBM bersubsidi terpaksa diambil untuk menjaga postur APBN agar tidak terlalu terbebani oleh subsidi. “Sebab, kalau masih seperti ini (konsumsi tinggi) akan membahayakan kesehatan fiskal kita. Itu tidak boleh terjadi,” katanya.
Mantan Dirut Bank Mandiri itu mengakui, kenaikan harga BBM bersubsidi memang akan memicu gejolak di masyarakat. Karena itu, Kementerian Keuangan sudah menyiapkan kajian tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial, termasuk dampaknya pada angka kemiskinan. (owi/oki/jpnn)
JAKARTA – Tahun ini masyarakat harus bersiap menghadapi perubahan signifikan dalam kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah sudah menetapkan pilihan, pembatasan konsumsi atau kenaikan harga.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, membengkaknya anggaran subsidi BBM pada 2012 menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Karena itu, program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi harus dijalankan mulai tahun ini. “Jika (pembatasan) itu tidak jalan, harus ada penyesuaian (kenaikan) harga,” ujarnya dalam acara laporan realisasi APBN-P 2012 di Kementerian Keuangan kemarin (7/1).
Data menunjukkan, sepanjang tahun lalu realisasi belanja subsidi BBM mencapai Rp211,9 triliun atau 154 persen dari pagu anggaran yang dipatok Rp137,4 triliun. Adapun realisasi belanja subsidi listrik tercatat Rp94,6 triliun atau 145 persen dari pagu anggaran Rp65,0 triliun. Dengan begitu, total belanja subsidi energi mencapai Rp306,5 triliun atau 151 persen dari pagu anggaran Rp202,4 triliun.
Menurut Agus, kenaikan harga BBM bersubsidi terpaksa diambil untuk menjaga postur APBN agar tidak terlalu terbebani oleh subsidi. “Sebab, kalau masih seperti ini (konsumsi tinggi) akan membahayakan kesehatan fiskal kita. Itu tidak boleh terjadi,” katanya.
Mantan Dirut Bank Mandiri itu mengakui, kenaikan harga BBM bersubsidi memang akan memicu gejolak di masyarakat. Karena itu, Kementerian Keuangan sudah menyiapkan kajian tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial, termasuk dampaknya pada angka kemiskinan. (owi/oki/jpnn)
