Site icon SumutPos

Kapolri Raih Bintang Bhayangkara Utama

FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS Menkopolhukam Wiranto (kiri) mewakili Presiden Jokowi memberikan tanda penganugerahan Bintang Bhayangkara Utama kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) bertempat di Rupatama Mabes Polri, Jumat (7/10/2016).
FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
Menkopolhukam Wiranto (kiri) mewakili Presiden Jokowi memberikan tanda penganugerahan Bintang Bhayangkara Utama kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) bertempat di Rupatama Mabes Polri, Jumat (7/10/2016).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendapatkan penghargaan prestisius dari Presiden Jokowi berupa bintang bhayangkara utama. Jumat (7/10) mewakili presiden, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamana Wiranto menyematkan penghargaan tersebut. Dengan penghargaan itu, Kapolri diminta jangan ragu melanjutkan reformasi Polri.

Wiranto menuturkan, presiden telah berupaya kuat melakukan reformasi ekonomi, selanjutnya saat ini berupaya untuk mereformasi hukum. Posisi hukum saat ini masih sangat buruk. ”Karena itu, Kapolri jangan ragu untuk reformasi internal,” tegasnya.

Aktor utama dalam hukum adalah kepolisian. Maka, kepolisian harus menjadi yang pertama mendukung reformasi. ”Kalau kepolisian tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka revitalisasi hukum ini menjadi sia-sia,” ujarnya ditemui di ruang Rupatama Mabes Polri.

Reformasi Polri ini berarti harus menghilangkan semua penyakit di tubuh Polri. Sehingga, polisi kembali menjadi andalan untuk penegakan hukum. ”tadi, saya sudah sampaikan ke semua kapolda. Bagaimana caranya mengimplementasikan nawa cita,” jelasnya.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, memang saat ini Polri memiliki tugas mengawal reformasi. Dalam perjalanannya justru kepercayaan public menurun. ”sekarang tugasnya untuk menaikkan kepercayaan publik itu,” ujarnya.

Maka, kinerja polisi harus ditingkatkan. Caranya menghentikan prilaku korupsi, meninggalkan buaya kekerasan dan arogansi, serta manajemen media yang tepat. ”makanya, saya gulirkan program 100 hari kerja. Ada sebelas program yang harus dilakukan,” tutur mantan Kapolda Papua tersebut.

Menurutnya, setiap oknum yang melakukan tindakan korupsi tentu akan mendapatkan sanksi sesuai pelanggarannya. Harapannya, kedepan tidak ada lagi oknum yang melakukan pelanggaran tersebut. ”Yang salah ya harus menerima hukuman,” ujarnya.

Dia menjamin bahwa Polri saat ini berupaya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Harapan publik untuk mengawal supremasi hukum juga akan dilakukan. ”Kami berupaya sekuat tenaga,” tegasnya. (idr/jpg/adz)

Exit mobile version