JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Berapa pihak menilai bahwa langkah Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengungkap manuver politik Ketua KPK Abraham Samad saat Pilpres lalu sebagai upaya untuk menyelamatkan institusi KPK. Salah satunya dilontarkan Staf pengajar Pascasarjana Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Haryadi.
“Yang ingin dilakukan Hasto justru menyelamatkan institusi KPK dari berbagai bentuk penyimpangan,” ujar Haryadi Senin (9/2). Menurutnya apa yang sudah dilakukan Hasto adalah berguna untuk membantu pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif
Jadi kata dia, kurang tepat rasanya memposisikan PDIP sebagai parpol yang anti-KPK. Kata dia, boleh jadi PDIP justru merasa beruntung tak jadi mengusung Abraham Samad sebagai cawapres yang mendampingi Jokowi.
“Bisa jadi karena tawaran itulah yang membuat PDIP tidak terlalu firm dengan figur Samad,” tutur Haryadi.
PDIP, kata dia, tentu tidak menghendaki transaksi yang seperti itu, sekalipun itu menguntungkan PDIP. Apalagi, lanjut Haryadi, Jokowi memiliki visi-misi dengan titik tekan pada revolusi mental.
Ia menilai tawaran dari Samad tidak saja kurang sejalan etika secara umum, tetapi juga kurang sejalan dengan visi misi Jokowi dan platform PDIP. (mas/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Berapa pihak menilai bahwa langkah Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengungkap manuver politik Ketua KPK Abraham Samad saat Pilpres lalu sebagai upaya untuk menyelamatkan institusi KPK. Salah satunya dilontarkan Staf pengajar Pascasarjana Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Haryadi.
“Yang ingin dilakukan Hasto justru menyelamatkan institusi KPK dari berbagai bentuk penyimpangan,” ujar Haryadi Senin (9/2). Menurutnya apa yang sudah dilakukan Hasto adalah berguna untuk membantu pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif
Jadi kata dia, kurang tepat rasanya memposisikan PDIP sebagai parpol yang anti-KPK. Kata dia, boleh jadi PDIP justru merasa beruntung tak jadi mengusung Abraham Samad sebagai cawapres yang mendampingi Jokowi.
“Bisa jadi karena tawaran itulah yang membuat PDIP tidak terlalu firm dengan figur Samad,” tutur Haryadi.
PDIP, kata dia, tentu tidak menghendaki transaksi yang seperti itu, sekalipun itu menguntungkan PDIP. Apalagi, lanjut Haryadi, Jokowi memiliki visi-misi dengan titik tekan pada revolusi mental.
Ia menilai tawaran dari Samad tidak saja kurang sejalan etika secara umum, tetapi juga kurang sejalan dengan visi misi Jokowi dan platform PDIP. (mas/jpnn)
