JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekitar 10 ribu buruh, besok (10/10) berencana memadati Bundara Hotel Indonesia. Mereka akan melakukan aksi longmarch ke istana Negara sejak pagi. Para pekerja itu bergolak untuk menuntut kenaikan upah dan menolak kenaikan harga BBM.
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Subiyanto menuturkan, para buruh tersebut merupakan gabungan dari serikat buruh dari Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.
Jumlah ini diakuinya masih memungkinkan untuk bertambah karena instruksi untuk turun ke jalan telah dikeluarkan sejak seminggu yang lalu.
Dalam aksi nanti, buruh akan meminta pemerintah untuk mengkaji beberapa hal. Pertama, terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi pada bulan ini. Subiyanto menilai, rencana kenaikan ini kurang beralasan karena harga minyak dunia saat ini yang tengah turun. “Kan agak aneh kalau dinaikkan sementara sedang turun,” ungkapnya pada koran ini kemarin (8/11).
Permintaan kedua, terkait kenaikan upah buruh tahun depan. Meski sejumlah provinsi sudah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2015, menurutnya, masih banyak yang tidak sesuai dengan permintaan buruh. “Banyak pula perwakilan kita yang tidak dilibatkan saat penentuan. Karenanya banyak yang masih tidak sesuai,” tuturnya.
Saat ditanya lebih jauh berapa besar kenaikan yang diminta oleh para buruh, dia menegaskan bahwa kenaikan yang paling pas adalah 35,2 persen dari UMP 2014. Hasil tersebut diperoleh dari itung-itungan laju presentase komponen kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan produktifitas yang terjadi selama satu tahun ini.
“Kami minta bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk memenuhi janji trisaktinya,” tandasnya.
Sementara itu, menjawab ancaman aksi demo yang akan digelar oleh para buruh, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri meminta mereka untuk move on dan mengakhiri perdebatan soal UMP.
Dia mengajak para buruh untuk mencari jalan keluar lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Kita bisa bicara lengkap tentang intensif, kompensasi dan ini lebih memberi harapan dari pada setiap tahun buruh demo untuk UMP,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu saat ditemui dalam acara diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, kemarin.
Kendati demikian, Hanif menuturkan pertemuan dengan para buruh dan kepala daerah terkait UMP akan tetap dilaksanakan.
Pemerintah akan menjembatani permintaan buruh dan para kepala daerah. Hanif sendiri juga diagendakan untuk menemui para buruh saat melakukan long march di depan istana negara. (mia/end)
