JAKARTA- Prahara perpecahan di tubuh Partai Demokrat (PD) semakin mengarah pada titik klimaks. Kendati Ketua Dewan Pembina yang sekaligus Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memutuskan mengambil-alih seluruh kewenangan Ketua Umum Anas Urbaningrum dan memintanya fokus terhadap kasus korupsi di KPK, Anas secara terbuka menyatakan dirinya masih menyandang predikat sebagai ketua umum atau bos partai.
Menurut Anas, SBY sama sekali tak menyampaikan masalah penonaktifan dirinya. “Tidak ada itu,” ujar Anas menjawab wartawan, Sabtu (9/2) pagi sebelum berangkat bersama rombongan DPP Partai Demokrat melakukan kegiatan penanaman bibit kedelai di Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Anas juga akan melantik pengurus PAC Se-Kabupaten Lebak di gedung Juang, Lebak.
Dia menjelaskan, dalam pertemuan di Cikeas Jumat (8/2) malam, SBY sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan penonaktifan dirinya sebagai ketua umum partai. “Dalam rapat itu Ketua Majelis Tinggi (SBY, Red), menyatakan Anas Urbaningrum tetap ketua umum dan wakil ketua Majelis Tinggi,” kata Anas.
Mantan Ketum PB HMI itu mengaku, dirinya berpegang teguh pada hasil rapat malam itu, bahwa konstitusi partai menjadi acuan. “Ada poin sesuai hierarki dan konstitusi partai,” ucapnya.
Apakah berarti pergantian ketum harus melalui KLB yang mekanismenya sudah diatur? “Anda mau bilang apa terserah,” ujar Anas singkat.
Anas melayani pertanyaan wartawan, dengan masih duduk di mobil Nissan Elgrand hitam B 1683 NKP. Dia hanya membuka kaca mobilnya, di depan rumahnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.
Wajah Anas tampak serius saat ditanya wartawan. Tak seperti biasanya yang murah senyum dan suka humor, muka Anas kelihatan capek. Namun, sembari mobil melaju, dia masih sempat melambaikan tangan ke arah wartawan. “Saya jalan dulu ya,” ucapnya.
Sementara, politisi PD, Roy Suryo, tak mau menanggapi panjang lebar kasus internal partainya. Dia mengatakan tak ada yang ingin melengserkan jabatan Anas Urbaningrum dari posisinya sebagai ketua umum PD.
“Kita membicarakan yang terang saja. Setahu saya tidak ada, saya menjawab yang hanya saya tahu saja,” ujar Roy di kantornya usai menandatangani MoU dengan BNN di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta, Sabtu (9/2).
Roy menegaskan hingga kini status hukum Anas masih tahap penyelidikan. “Pimpinan KPK juga bilang itu berita tidak benar (Anas jadi tersangka, Red) dan menyatakan status Anas masih penyelidikan, bukan tersangka. Kita tidak mau berandai-andai,” cetusnya.
Roy tegaskan PD akan mendukung penuh proses hukum tersebut. Bahkan partai berlambang mercy ini sudah menyiapkan bantuan hukum terhadap kadernya yang tersangkut kasus hukum. “Partai juga menyediakan bantuan hukum,” pungkas Menteri Pemuda dan Olahraga ini.
Dari Medan, Wasekjen DPD PD Sumut T Dirkhansyah Abu Subhan Ali menyambut positif langkah SBY yang mengambil alih roda organisasi demi penyelamatan partai berlambang mercy tersebut.
Politisi yang akrab disapa Dicky ini mengakui SBY adalah sosok yang diyakini mampu memperbaiki partai menyusul anjloknya elektabilitas PD seperti hasil riset Saiful Mujani Research Consultant (SMRC).
Apalagi, kata Dicky, SBY akan memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan, dan penertiban partai. “Dengan diambilalihnya roda organisasi oleh Majelis Tinggi, kami berharap suara partai bisa terdongkrak kembali menjelang Pemilu 2014,” ujar Dirkahnsyah.
Menurut dia, Majelis Tinggi yang diketuai SBY itu akan mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi dan mengembalikan popularitas PD. Terkait rumor bakal ditetapkannya Anas sebagai tersangka oleh KPK, Dicky mengakui status Anas itu akan mempengaruhi citra PD. ‘’Tapi saya tak mau berandai-andai. Biar saja masyarakat yang menilai,” tegasnya.
Sebelumnya, Sopar Siburian yang juga wakil ketua DPD PD Sumut menegaskan, kader-kader Demokrat di Sumut berharap SBY segera mengambil langkah penyelamatan karena Pemilu 2014 sudah di ambang pintu.
“Langkah apapun yang diambil SBY, kader-kader PD di Sumut akan mendukungnya sebagai pendiri partai ini,” tegas Sopar. (sam/adz/chi/jpnn)
