SUMUTPOS.CO- Polemik seputar mobil nasional (mobnas) Proton terus bergulir. Banyak telunjuk lantas mengarah ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), menanyakan komitmennya pada pengembangan produk asli dalam negeri. Tumben, tidak seperti di kasus lain yang cenderung ‘lambat’, soal ini Jokowi cepat memberikan klarifikasi.
Menurut dia, penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Proton Holdings Bhd dan PT Adiperkasa Citra Lestari, tidak melibatkan pemerintah Malaysia dan Indonesia. “Itu business to business (kerja sama antarperusahaan),” ujarnya sebagaimana keterangan resmi yang dirilis Sekretariat Kabinet kemarin (9/2).
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di sela kunjungannya di Manila, Filipina, yang merupakan rangkaian lawatan ke tiga negara, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Tengah malam tadi, Jokowi baru tiba di Tanah Air.
Jokowi menyebut, kehadirannya dalam penandatanganan MoU dua perusahaan tersebut dalam rangka memenuhi undangan oleh mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad dan PM Malaysia saat ini, Najib Tun Abdul Razak. “Saya diundang Doktor Mahathir dan Pak PM Najib, makanya saya datang,” katanya.
Lalu, apakah benar Proton akan digandeng PT Adiperkasa Citra Lestari untuk memproduksi mobil nasional (mobnas) di Indonesia? Menurut Jokowi, program Mobnas butuh persiapan matang. Bahkan, studi kelayakan pun belum dilakukan oleh Proton dan ACL. “Jadi sama sekali belum siap,” ucapnya.
Mantan wali kota Solo yang pernah memopulerkan mobil Esemka itu mengakui, dirinya pun tidak mengetahui detail kerja sama yang akan dilakukan Proton dan ACL karena kerja sama tersebut memang murni antara dua perusahaan. Sehingga, masih jauh jika dikaitkan dengan program mobil nasional. ‘Ditanyakan saja ke sana (pihak ACL, Red),’ ujarnya.
Yang jelas, lanjut Jokowi, pemerintah akan mendukung siapa saja pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Indonesia. Karena itu, rencana investasi Proton dari Malaysia, ataupun produsen otomotif lain dari Korea, Jepang, maupun negara-negara lain akan disambut positif. ‘Sebab, kita memang butuh investasi,’ katanya.
AM Hendropriyono selaku chairman PT Adiperkasa Citra Lestari mengakui, penandatanganan MoU perusahaannya dengan Proton merupakan kerja sama antara dua perusahaan yang bersifat business to business. “Kami swasta, Proton kini juga swasta,” ujarnya.
Kehadiran Presiden Jokowi dan PM Malaysia Najib Razak dalam penandatanganan MoU tersebut, kata dia, merupakan bentuk kepedulian kedua pimpinan pada kerja sama bisnis pelaku usaha dari masing-masing negara. Dia pun mencontohkan kehadiran Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat penandatanganan pembelian pesawat Boeing oleh Lion Air di Bali beberapa waktu lalu. “Pemerintah memang harus memacu semangat rakyatnya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan bahwa Proton belum tercatat dalam izin investasi manufaktur. Hingga saat ini, ijin investasi yang dimiliki perusahaan otomotif asal negeri Jiran hanya investasi distributor.
“Kalau Proton untuk izin investasi manufaktur tidak tercatat. Adanya memang lebih pada distribusi. Hanya dalam koridor itu saja,”ujar Franky di kantornya, kemarin.
Franky melanjutkan, terkait kerja sama antara Proton dan perusahaan milik Hendropriyono tersebut yang berniat melakukan investasi manufaktur, maka keduanya harus mendapatkan izin dari pihaknya. Sebab, status investasi tersebut Penanaman Modal Asing (PMA). “Kalau itu mereka (keduanya) harus lapor. Karena statusnya kan PMA,”kata Franky.
Terkait rencana proyek mobnas, Franky memamapkan bahwa jika proyek tersebut diwudjukan maka setidaknya harus menggunakan paling tidak 90 persen komponen lokal atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Jika produsen telah memproduksi mobil dengan kandungan lokal sebanyak itu, maka produknya bisa dikategorikan sebagai mobnas. “Bagi kami BKPM, mobnas itu harus memiliki TKDN di atas 85 atau bahkan sampai 90 persen,” katanya. (owi/ken/wir/jpnn/rbb)
