Proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
JAKARTA-Proyek jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi akan dilakukan melalui skema public private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah-swasta.
Pembangunan jalan bebas hambatan pendukung Bandara Kualanamu itu dianggarkan berbiaya 670,40 juta dolar AS.
Proyek ini menjadi salah satu dari 13 proyek penawaran pemerintah senilai USD 27,52 miliar atau sekitar Rp233,920 triliun melalui skema PPP. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan, proyek dengan skema PPP telah banyak menuai kemajuan. Salah satu indikatornya, lima proyek yang ditawarkan tahun lalu sudah siap untuk dijalankan.
“Dari tahun ke tahun ada progres dan semakin lama progresnya semakin cepat,” kata Armida dalam peluncuran PPP Project Plan Book 2011 di Kantor Bappenas, Jakarta, kemarin (9/6). Secara umum, tahun ini Bappenas menawarkan 79 proyek PPP senilai USD 53,4 miliar. Selain 13 proyek baru yang siap ditawarkan, ada 21 proyek prioritas senilai USD 10,38 miliar, dan 45 proyek potensial senilai USD 15,5 miliar.
Armida mengakui, saat ini masih banyak proyek yang terhambat karena belum beresnya pengadaan lahan. Ia berharap masalah itu bisa dituntaskan setelah pembahasan RUU Pengadaan Lahan diputus DPR. RUU itu ditargetkan selesai di bulan Juli. “Kita harap sesegera mungkin lah,” katanya.
Ia menambahkan, setelah diluncurkan Bappenas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) segera menyiapkan profil proyek. “BKPM yang roadshow ke luar negri dengan calon investor,” katanya.
Untuk insentif yang ditawarkan, kata Armida, akan bergantung pada penilaian di masing-masing proyek. “Insentif itu kan case by case. Kalau dia memenuhi yang disyaratkan untuk mendapatkan tax allowance, mungkin dapat,” kata Armida.
Ia menambahkan, seluruh proyek yang ditawarkan dalam PPP Project Plan Book 2011, bisa menjadi penghubung bagi pemerintah dan swasta untuk membangun sektor infrastruktur.
“Infrastruktur menjadi faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Armida.
Dalam laporan Global Competitiveness Index yang dirilis World Economic Forum, Indonesia dinilai masih buruk di bidang infrastruktur, meskipun peringkat daya saing telah membaik di posisi 44 diantara 139 negara. Armida berharap proyek PPP juga bisa bersinergi dengan kebijakan belanja nasional. (sof/kim/jpnn)
