JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polemik seputar rencana rasionalisasi PNS melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut. Sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi yang tetap ngotot PHK satu juta PNS sebagai keharusan, tampaknya membuat gerah pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Korpri, yang sejak awal merasa tidak diajak bicara Yuddy terkait kebijakan rasionalisasi, ingin mendengar penjelasan langsung dari Presiden Joko Widodo, yang Selasa (7/6) lalu sudah menyatakan tidak akan ada PHK PNS. Pengurus Pusat Korpri menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (9/6) siang.
Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi kembali menegaskan sikapnya bahwa rasionalisasi PNS dilakukan secara alamiah. Yakni melalui mekanisme negative growth, dimana jumlah PNS baru yang direkrut lebih sdikit dibanding yang pensiun.
“Bapak Presiden tadi mencontohkan, misalnya yang pensiun 100.000 PNS, maka pengangkatan baru cukup 40.000 atau tidak lebih dari 50 persennya. Jadi, ini yang disebut dengan negative growth, pertumbuhannya negatif. Sehingga secara alamiah PNS kita akan berkurang,” kata Zudan saat memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Jokowi.
Dijelaskan Zudan, kalau setiap tahun jumlah PNS berkurang karena pensiun alamiah itu 300.000, tapi CPNS yang direkrut hanya 60.000 atau 100.000 orang, maka dalam waktu 4-5 tahun ke depan jumlah anggaran negara akan berkurang cukup besar. “Sehingga efisiensi bisa dilakukan secara alamiah,” ujar birokrat bergelar profesor itu.
Karena itu, Zudan yang juga Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri itu mengimbau para PNS agar tidak galau, tetap tenang, dan bekerja seperti biasanya.
“Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden, sehingga semua PNS di seluruh Indonesia agar tetap tenang dan bekerja dengan baik karena yang dilakukan adalah negative growth,” ujar Zudan.
Dia menyebut, berdasar data dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), lima tahun ke depan jumlah PNS yang akan pensiun mencapai 700.000 orang. Sementara jumlah PNS saat ini mencapai sekitar 4,4 juta orang.
Mengenai jumlah ideal PNS yang dibutuhkan, Zudan menyebutkan, saat ini sedang dilakukan dilakukan pemetaan secara mendalam.
Namun Zudan mengingatkan, bahwa di dalam pelayanan publik bukan manusia saja yang harus dilayani oleh PNS. Dia menyebut luas wilayah, tingkat kesulitan geografis misalnya hutan yang harus dijaga atau sungai yang harus dijaga dan laut yang harus dijaga, yang kesemuanya itu memerlukan PNS.“Nah saat ini pemerintah sedang melakukan penataan secara sangat serius barapa jumlah yang dibutuhkan itu,” terang Zudan.
Pria asal Sleman Jogjakarta itu juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi berharap 4,4 juta PNS dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu mengubah pola pikir, dari pola pikir lama menuju pola pikir yang baru.
“Persaingan antar ASN sendiri maupun persaingan ASN dengan dunia luar, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sehingga di dalam semua pergerakan PNS itu harus ada unsur efisien, harus ada unsur kompetisi yang terus-menerus sehingga kualitasnya harus ditingkatkan secara terus-menerus,” kata Zudan.
Sebelumnya, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi tetap ngotot melakukan rasionalisasi PNS dengan cara memensiunkan dini alias pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan dia menyebut, kebijakan pensiun dini PNS itu mendesak dilakukan.
Saat rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (8/6) lalu, Yuddy kembali membeberkan argumennya tentang rasionaliasi tersebut. “Sekarang PNS 4,5 juta, idealnya jadi 3,5 juta. Kalau yang pensiun 500 ribu orang, tinggal 4 juta. Masih dibutuhkan pengurangan 500 ribu lagi. 330 ribu yang kita tawarkan pensiun dini,” kata Yuddy dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy.
Namun, Menteri dari Partai Hanura itu menyebutkan bahwa semua skema masih dalam kajian selektif yang sedang dilakukan jajarannya. Bahkan, rencana ini menurutnya juga belum dibahas dalam rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo.
Dia mengaku telah menyiapkan laporan skema rasionalisasi progresif (pensiun dini) PNS kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Yuddy, laporan tersebut berisi paparan lengkap tentang langkah rasionalisasi progresif.”Memang presiden inginkan rasionalisasi dilakukan secara alami atau moderat. Tapi dari KemenPAN-RB punya kajian sendiri berupa rasionalisasi progresif yaitu pensiun dini. Dengan cara ini, proses pemetaan PNS akan berlangsung cepat dan dalam waktu tiga tahun sudah bisa diperoleh angka PNS 3,5 juta orang,” cetus Yuddy.
Dia menyebutkan, rasionalisasi progresif yang terbaik dilakukan agar PNS tidak berkualitas dan berkinerja buruk bisa dipensiunkan dini. Dengan pensiun dini, beban belanja pegawai pun akan cepat berkurang.”Apa rela masyarakat bayar pajak dan pajaknya dipakai untuk membayar PNS yang malas-malasan? Saya sudah lihat sendiri di lebih dari 100 daerah yang PNS-nya tidak maksimal kinerjanya,” tegasnya.
Bukannya mendapat dukungan dari Komisi II DPR. Dalam kesempatan tersebut, Yuddy malah dikecam. Kebijakannya dinilai hanya bikin galau PNS. “Sesuatu yang masih mentah jangan dibuka ke media. Ini menimbulkan kontroversi dan mengganggu masyarakat,” kata Amran, anggota Komisi II dari Fraksi PAN.
Fandi Utomo dari Fraksi Demokrat juga menyebut Yuddy tidak konsisten dalam menangani masalah kepegawain. Dikatakan, Yuddy dulu pernah berjanji akan mengisi kuota PNS yang pensiun dari honorer K2.
“Sekarang malah bicara soal rasionalisasi. Ini instruksi presiden yang berubah-ubah atau Pak Menteri yang berubah?” ucapnya dengan nada tinggi. (sam/adz)