SUMUTPOS.CO – Di tengah maraknya aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di sejumlah daerah di Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghembuskan angin segar. Menurutnya, ada potensi harga BBM turun. Namun, itu bergantung pada pergerakan harga di tingkat global.
MENURUT Arifin, jika harga minyak membaik, bukan tidak mungkin harga BBM akan turun. “Nanti kita lihat, kalau harga minyak membaik ya, Insya Allah,” katanya di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Jumat (9/9).
Arifin pun meminta agar masyarakat dapat berhemat dalam mengonsumsi energi selain untuk mengontrol volume BBM juga sekaligus mengurangi polusi udara. “Tolong diminta semua masyarakat coba bisa tidak kita coba dengan kesadaran menghemat. Yang biasanya keluar bensin tiga liter bisa tidak dua liter saja. Ya mengurangi menghirup udara polusi CO2,” jelasnya.
Terkait rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Arifin menuturkan, hal tersebut saat ini masih dalam pembahasan dan pendalaman oleh pemerintah. “Sekarang sedang dibahas karena ada beberapa opsi. Kan pertimbangannya dalam, kita juga mengidentifikasi. Harus teliti,” tegasnya.
Arifin pun menjelaskan pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM karena harga Indonesia Crude Price (ICP) di tingkat global mengalami kenaikan sedangkan konsumsi masyarakat semakin meningkat.
Awalnya pemerintah mengalokasikan Rp502,4 triliun untuk memberi subsidi pada harga BBM dengan asumsi volume konsumsi untuk solar sebanyak 15 juta kiloliter dan pertalite 23 juta kiloliter hingga akhir tahun. Di sisi lain, konsumsi masyarakat semakin meningkat di tengah harga ICP yang naik dengan prediksi volume konsumsi terhadap solar hingga akhir tahun mencapai 17 juta kiloliter, sedangkan pertalite 29 juta kiloliter.
Oleh sebab itu, pemerintah menaikkan harga BBM mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat berat jika harus menambah alokasi subsidi energi dari Rp 502,4 triliun menjadi hampir R p700 triliun. “Itu bisa tembus Rp700 triliun (subsidi dari pemerintah),” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap mendukung daya beli masyarakat dengan merealokasi anggaran yang seharusnya merupakan subsidi energi sebesar Rp24,17 triliun menjadi bantuan sosial.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina (Persero) Nicke Widyawati juga bicara soal potensi harga BBM turun di tengah turunnya harga minyak dunia. Menurutnya, Pertamina sudah menurunkan harga untuk BBM jenis umum (JBU), misalnya Pertamax Turbo, hingga Dexlite.
Dia menyebutkan JBU diatur oleh setiap badan usaha, maka BBM bisa turun harganya. Masalah turunnya harga BBM di tengah penurunan minyak dunia ini sempat disoroti Anggota Komisi VI DPR dalam rapat kerja dengan Nicke. “Apakah kalau harga minyak turun BBM turun harganya, JBU yang jadi kewenangan Pertamina turun, betul kan? Jenis BBM umum seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan itu turun kemarin. Karena itu adalah JBU ada yang di kewenangan Pertamina,” ungkap Nicke dalam rapat kerja dengan Komisi VI, Kamis (8/9/2022).
Nicke bilang, Pertalite dan Solar diatur langsung oleh pemerintah. Maka Pertamina tak bisa semena-mena menurunkan harga. “Ada yang menjadi kewenangan pemerintah. Di mana Solar dan Pertalite itu kewenangan pemerintah harganya,” ujar Nicke.
Menurut Nicke, Pertamina pun menentukan harga JBU dengan formula yang ditentukan pemerintah. Memperhitungkan harga minyak ICP dan beberapa hal lainnya. “Untuk lainnya itu kewenangan Pertamina dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah, jadi pemerintah tetapkan formula tiap bulan. Itu kita bisa melakukan adjustment berdasarkan ICP, berapa HIP berapa kemudian jadi dasar kemarin kita turunkan,” ungkap Nicke.
Khusus buat Pertamax, Nicke menjelaskan juga masuk ke dalam kategori JBU. Namun, harganya ditahan oleh Pertamina demi menjaga tidak adanya perpindahan penggunaan Pertamax ke Pertalite. “Kalau Pertamax disesuaikan dengan market price maka ini akan lebih banyak lagi yang ke Pertalite, which is membuat subsidi semakin naik,” sebut Nicke.
“Khusus Pertamax selisihnya itu yang menanggung Pertamina, jadi tidak diganti pemerintah, tidak ada,” tambahnya.
Forum Rakyat dan Aktivis Demo Pertamina
Sementara, Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Jalan Yos Sudarso, kembali didatangi pendemo untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Jumat (9/9). Massa pendemo yang tergabung dalam Forum Rakyat dan Aktivis, menuntut harga BBM bersubsidi segera diturunkan.
Selain menuntut penurunan harga BBM, massa juga meminta Pertamina melakukan evaluasi terkait adanya dugaan penimbunan BBM jenis solar. Hasanul Arifin Rambe, seorang orator mengatakan, beberapa waktu lalu ada ditemukan oknum yang menimbun BBM jenis solar dan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut. “Nah, kasus itu kita lampirkan juga dalam aksi ini. Kami minta pihak Pertamina untuk menyikapi ini. Kami juga berharap, pihak Pertamina Sumbagut bisa menyampaikan aspirasi atau tuntutan kami ini ke pemerintah pusat,” kata Hasanul kepada wartawan.
Memang, sambung Hasanul, Pertamina bukan sebagai penentu kebijakan dalam kenaikan harga BBM tersebut. Akan tetapi pihaknya mengatakan, Pertamina selaku operator yang menjalankan program BUMN, bisa menyampaikan aspirasi mereka. “Salah satunya subsidi BBM ini, apakah tepat sasaran? Karena kita ketahui, dampak kenaikan BBM ini semua merasakan, terutama masyarakat bawah seperti kami. Apalagi mereka juga telah membuat aplikasi untuk mendapatkan BBM subsidi. Seluruh masyarakat disuruh mempunyai smartphone, apalagi ada yang gaptek dan lainnya. Jangan diberatkan masyarakat ini. Makanya kita tuntut perlu evaluasi lagi,” tegasnya.
Massa aksi diterima Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut, PT Pertamina Patra Niaga Taufikurachman dan jajarannya. “Kita pihak Pertamina hanya bisa menerima dan mengumpulkan aspirasi dari masyarakat kita ini terkait kebijakan kenaikan BBM ini. Itu merupakan suatu aksi demokratis dengan adanya aksi ini. Tuntutan mereka yang jelas akan kita sampaikan ke pimpinan,” ujarnya.
Terkait adanya penolakan kenaikan harga BBM dari masyarakat hingga anggota dewan perwakilan rakyat, jelas Taufik, wewenang Pertamina hanya sebagai operator. Tidak ada hak mengenai kebijakan tersebut. “Jadi tuntutan mereka tadi kita hargai dan akan sampaikan. Adanya laporan soal penimbunan solar, itu akan kita pelajari dan evaluasi. Kita akan kerjasama dengan pihak kepolisian terkait dengan laporan tersebut. Bila benar akan kita tindak dengan ketentuan apalagi berkaitan dengan BBM bersubsidi,” jelasnya.
Setelah melakukan aksi di kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, mereka melanjutkan aksi di depan Gedung DPRD Sumut dengan tuntutan yang sama.
Ikut Demo, 99 Pelajar Diamankan
Puluhan pelajar yang sempat diamankan Polrestabes Medan karena diduga mengikuti aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM, belum dipulangkan dan masih diperiksa. Terhitung, 99 pelajar yang ikut demonstrasi di kantor DPRD Sumut itu, diperiksa secara maraton.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa mengatakan, pelajar tersebut masih menjalanai pemeriksaan 1 x 24 jam. “Belum kita pulangkan. Ada 99 pelajar yang diamankan karena diduga ikut demo BBM di DPRD Sumut. Mereka masih menjalani pemeriksaan 1×24 jam,” katanya, Jumat (9/9).
Mantan Kapolsek Medan Baru itu menjelaskan, 99 pelajar itu diperiksa karena diduga akan mengganggu peserta aksi yang memprotes kenaikan BBM. “Sejauh ini masih diperiksa. Nanti hasilnya akan saya sampaikan kembali,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui Polrestabes Medan mengamankan sejumlah pelajar yang menyatu saat para mahasiswa menggelar aksi protes kenaikan BBM di depan DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Kamis (8/9). Awalnya mereka ikut serta dengan peserta demonstrasi dari kelompok mahasiswa.
Polisi yang melakukan giat keamanan mencurigai gerak-gerik para pelajar itu yang kemudian mengumpulkannya di sekitar lokasi aksi. Setelah diinterogasi, mereka mengaku pelajar SMA. Dinilai belum paham atas masalah yang menjadi tuntutan, pelajar prioritaskan belajar di sekolah. (jpc/gus/mag-3/adz)
