JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Saat ini, menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah impian banyak orang di Indonesia. Beragam hal yang melatar belakangi kenapa ingin menjadi PNS.
Mengutip pernyataan Deputi Bidang SDM Kemen-PANRB Alex Deni, ada beberapa hal yang melatarbelakangi, seperti ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, ingin berkontribusi langsung kepada negara, ingin melayani bangsa, ingin melayani rakyat, alasan lainnya kesejahteraan, seperti gaji, tunjangan, pensiun, kesempatan mengembangkan diri dan mengembangkan karir juga menjadi pertimbangan kenapa banyak orang ingin menjadi PNS.
Tapi pada kenyataannya, masih saja ada PNS yang merasa dizalimi sehingga harus mengalami Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Seperti yang dialami sejumlah PNS yang tergabung dalam Forum Komunikasi Abdi Negara Indonesia (FKANI) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI di Senayan, Jakarta, Rabu (9/11).
FKANI meminta agar 116 orang yang berasal dari 15 provinsi yang telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menpan RB dan kepala BKN No.182/6597/SJ, NO 15 Tahun 2018, No 153/KEP/2018 dapat diaktifkan kembali. “Kami merasa dizalimi” ungkap salah seorang perwakilan FKANI.
Muhammad Nuh, anggota DPD RI asal Sumatera Utara yang hadir dalam rapat dengar pendapat itu mengatakan, surat keputusan bersama ini berlaku surut, tetapi dalam pelaksanaannya berubah-ubah dan terkesan tebang pilih. “Jelas ini sebuah kezaliman,” kata Nuh.
Lalu senator yang juga ustad ini meniyitir sebuah hadits: “Berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)”.
Lebih lanjut Nuh mengatakan; Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan berkoordinasi degan pihak-pihak terkait agar SKB itu dicabut dan PNS yang mendapat PDTH bisa diaktifkan kembali sebagai PNS. “Kami akan “fight” untuk memperjuangkan nasib mereka” pungkas Nuh. (rel/adz)