MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI Muhammad Nuh menyoroti permasalahan pertanahan yang cukup kompleks dan pelik di Sumatera Utara (Sumut) saat melakukan pertemuannya dengan Menteri BPN/ATR Hadi Tjahjanto di Senayan, Jakarta, Senin (5/9) lalu. Disebutkannya, ada dua permasalahan besar sengketa tanah di Sumut, yakni masalah pertanahan di daerah Simalingkar dan PTPN 2.
“Alhamdulillah, di periode bapak (Menteri BPN/ATR, red), permasalahan ini mulai terurai dan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini hal-hal yang patut kita dukung dan kami menyertai Pak Menteri dalam menyelesaikan tugas mulia ini,” kata Muhammad Nuh.
Pria jebolan salah satu pesantren di Jawa Timur ini, mengambil contoh kongkrit yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya, yaitu Simalingkar, Medan Selayang, Kota Medan. “Di tempat saya tinggal, ada masjid yang sudah ada sejak tahun 1979 dan diresmikan oleh Buya Hamka. Untuk masjidnya insyaa Allah aman.
Tapi ada halaman, dimana berdiri sekolah dan madrasah, kalau tidak kita selesaikan secara administratif bukan tidak mungkin ke depannya akan memicu sengketa. Kasus ini sudah kami sampaikan langsung kepada BPN Medan, tetapi belum ada titik terang,” jelas Nuh kepada Hadi Tjahjanto yang hadir bersama wakil menteri Raja Juli Antoni.
Di akhir rapat, M Nuh langsung memberikan dokumen tanah yang bermasalah kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. “Semoga dengan diskusi yang baik ini, juga menghasilkan hasil yang baik, agar kehidupan bermasyarakat kita ke depannya semakin baik juga,” harap Nuh yang merupakan anggota DPD RI dari Sumatera Utara, dan juga Ketua Persatuan Islam (Persis) Sumatera Utara dan masih aktif mengajar Al Quran di lingkungan sekitarnya, Simalingkar, Medan. (rel/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI Muhammad Nuh menyoroti permasalahan pertanahan yang cukup kompleks dan pelik di Sumatera Utara (Sumut) saat melakukan pertemuannya dengan Menteri BPN/ATR Hadi Tjahjanto di Senayan, Jakarta, Senin (5/9) lalu. Disebutkannya, ada dua permasalahan besar sengketa tanah di Sumut, yakni masalah pertanahan di daerah Simalingkar dan PTPN 2.
“Alhamdulillah, di periode bapak (Menteri BPN/ATR, red), permasalahan ini mulai terurai dan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini hal-hal yang patut kita dukung dan kami menyertai Pak Menteri dalam menyelesaikan tugas mulia ini,” kata Muhammad Nuh.
Pria jebolan salah satu pesantren di Jawa Timur ini, mengambil contoh kongkrit yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya, yaitu Simalingkar, Medan Selayang, Kota Medan. “Di tempat saya tinggal, ada masjid yang sudah ada sejak tahun 1979 dan diresmikan oleh Buya Hamka. Untuk masjidnya insyaa Allah aman.
Tapi ada halaman, dimana berdiri sekolah dan madrasah, kalau tidak kita selesaikan secara administratif bukan tidak mungkin ke depannya akan memicu sengketa. Kasus ini sudah kami sampaikan langsung kepada BPN Medan, tetapi belum ada titik terang,” jelas Nuh kepada Hadi Tjahjanto yang hadir bersama wakil menteri Raja Juli Antoni.
Di akhir rapat, M Nuh langsung memberikan dokumen tanah yang bermasalah kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. “Semoga dengan diskusi yang baik ini, juga menghasilkan hasil yang baik, agar kehidupan bermasyarakat kita ke depannya semakin baik juga,” harap Nuh yang merupakan anggota DPD RI dari Sumatera Utara, dan juga Ketua Persatuan Islam (Persis) Sumatera Utara dan masih aktif mengajar Al Quran di lingkungan sekitarnya, Simalingkar, Medan. (rel/adz)
