JAKARTA-Ketua DPR Bambang Soesatyo, berharap pemerintah segera membenahi data tentang penerima program bantuan sosial (bansos). Menurutnya, perbedaan data di antara instansi pemerintah, membuat bansos tak tepat sasaran.
Misalnya saja pada Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk warga sejahtera (rastra), ataupun bantuan pangan non-tunai (BPNT) lain.
“Harusnya ada koordinasi antara Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah daerah, tentang kalangan yang berhak menerima bansos,” tutur Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo, Jumat (10/8).
Bamsoet juga menegaskan, harus ada pemutakhiran data penerima program prorakyat yang jadi andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. “Lakukan pemutakhiran data bersama, agar terdapat keseragaman data mengenai penerima bansos, sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran,” harapnya.
Politikus Golkar itu, juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah. Mengerahkan aparatur di tingkat kelurahan untuk mendata warga secara berkala.
Menurutnya, pendataan itu juga untuk memastikan penerima bansos sesuai dengan kriteria sebagai warga miskin. “Melalui pendataan secara berkala, akan diketahui warga yang dikategorikan miskin sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial, dan setiap program bantuan dapat menggunakan satu sistem basis data yang sama,” jelas Bamsoet.
Selain itu, Bamsoet juga mendorong Kemensos bersama instansi terkait, untuk melakukan evaluasi atas penyaluran bansos selama ini. “Agar penyaluran bansos di tahap selanjutnya dapat lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (mam/jpc/saz)
