JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Aparatur Negara, Yuddy Chrisnandi mengimbau, pegawai negeri sipil (PNS) ang mendapat tekanan dan intimidasi dari kepala daerah yang akan maju lagi di pilkada untuk melaporkan langsung padanya.
Dia khawatir incumbent maupun kepala daerah yang kerabatnya maju di pilkada menggunakan segala cara untuk mendapatkan dukungan tambahan dari pegawai negeri.
“Lapor saja. Kami akan beri peringatan pada kepada kepala daerahnya,” ujar Yuddy melalui keterangan pers, Minggu (12/7).
Politikus Partai Hanura nonaktif tersebut menyatakan, para PNS tidak perlu khawatir karena kementeriannya akan memberikan bantuan advokasi jika ada yang diintimidasi kepala daerah atau pejabat lainnya.
“Kami berikan bantuan advokasi untuk perlindungan profesionalisme ASN dan PNS. Saya dan Mendagri pasti akan keliling daerah untuk memastikan hal ini,” imbuh Yuddy.
Yuddy juga meminta partisipasi publik untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan PNS saat persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak. Terutama, PNS yang aktif mengikuti kampanye dan kegiatan politik. Mantan politikus Golkar itu juga mempersilakan masyarakat melapor melalui akun twitternya @yuddychrisnandi.
“Follower saya sudah ratusan ribu. Laporkan saja, saya pasti baca kalau ada pengaduan. Kami juga punya deputi pelayanan publik yang himpun semua informasi dan tidak akan mengabaikannya,” tandas Yuddy.(flo/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Aparatur Negara, Yuddy Chrisnandi mengimbau, pegawai negeri sipil (PNS) ang mendapat tekanan dan intimidasi dari kepala daerah yang akan maju lagi di pilkada untuk melaporkan langsung padanya.
Dia khawatir incumbent maupun kepala daerah yang kerabatnya maju di pilkada menggunakan segala cara untuk mendapatkan dukungan tambahan dari pegawai negeri.
“Lapor saja. Kami akan beri peringatan pada kepada kepala daerahnya,” ujar Yuddy melalui keterangan pers, Minggu (12/7).
Politikus Partai Hanura nonaktif tersebut menyatakan, para PNS tidak perlu khawatir karena kementeriannya akan memberikan bantuan advokasi jika ada yang diintimidasi kepala daerah atau pejabat lainnya.
“Kami berikan bantuan advokasi untuk perlindungan profesionalisme ASN dan PNS. Saya dan Mendagri pasti akan keliling daerah untuk memastikan hal ini,” imbuh Yuddy.
Yuddy juga meminta partisipasi publik untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan PNS saat persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak. Terutama, PNS yang aktif mengikuti kampanye dan kegiatan politik. Mantan politikus Golkar itu juga mempersilakan masyarakat melapor melalui akun twitternya @yuddychrisnandi.
“Follower saya sudah ratusan ribu. Laporkan saja, saya pasti baca kalau ada pengaduan. Kami juga punya deputi pelayanan publik yang himpun semua informasi dan tidak akan mengabaikannya,” tandas Yuddy.(flo/jpnn)