JAKARTA- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) bakal menambah beban kerja guru menjadi sepekan wajib mengajar selama 27,5 jam. Di pihak guru, rencana tersebut berpotensi memicu stres.
Saat ini, jam wajib mengajar para guru dalam sepekan masih 24 jam pelajaran. Standar ini juga diterapkan bagi guru yang ingin mendaftar sertifikasi pendidik. Rencana penambahan jam mengajar sendiri, dilontarkan oleh Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aparatur Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho. Dia menjelaskan, motivasi di balik rencana penambahan jam mengajar ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja guru.
“Selama ini masih sering muncul laporan jika ada oknum PNS, termasuk guru, keluyuran saat jam kerja,” tandasnya. Nah, Ramli menjelaskan dengan adanya penambahan jam mengajar itu diharapkan kinerja para guru bisa optimal. Dia juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terkait rencana penambahan jam mengajar ini.
Prediksi penambahan jam ini berpotensi memicu tingkat stress para guru diungkapkan oleh Ketua Umum PB PGRI Sulistyo. Jika memang ingin meningkatkan kinerja para guru, dia berharap Kemen PAN dan RB serta Kemendiknas harus memiliki tata cara yang lebih baik lagi. “Jika akhirnya menimbulkan stress, mengajarnya juga tidak optimal,” tandasnya.
Pihak PB PGRI sendiri tidak memungkiri jika selama ini banyak pihak yang wadul terkait kedisiplinan para guru. Termasuk oknum guru yang kepergok berbelanja atau tidur-tiduran di kantin sekolah ketika jam kerja. “Perilaku tersebut buntut dari pembinaan guru tempo dulu,” kata dia. Sulistyo juga menjelaskan, perilaku guru saat ini merupakan hasil lembaga pendidikan masa lalu. “Sekarang guru-guru model seperti ini memang masih banyak. Mutu mereka memang belum bagus,” tandasnya. Jika pemerintah ingin membuat aturan untuk mengatur kinerja guru, hendaknya membaca dulu kondisi riil guru di lapangan. “Jangan sampai aturan baru menimbulkan masalah baru,” kata dia.
PB PGRI meminta pemerintah lebih dulu menuntaskan persoalan pembinaan yang sudah berjalan.(wan/iro/jpnn)
JAKARTA- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) bakal menambah beban kerja guru menjadi sepekan wajib mengajar selama 27,5 jam. Di pihak guru, rencana tersebut berpotensi memicu stres.
Saat ini, jam wajib mengajar para guru dalam sepekan masih 24 jam pelajaran. Standar ini juga diterapkan bagi guru yang ingin mendaftar sertifikasi pendidik. Rencana penambahan jam mengajar sendiri, dilontarkan oleh Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aparatur Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho. Dia menjelaskan, motivasi di balik rencana penambahan jam mengajar ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja guru.
“Selama ini masih sering muncul laporan jika ada oknum PNS, termasuk guru, keluyuran saat jam kerja,” tandasnya. Nah, Ramli menjelaskan dengan adanya penambahan jam mengajar itu diharapkan kinerja para guru bisa optimal. Dia juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terkait rencana penambahan jam mengajar ini.
Prediksi penambahan jam ini berpotensi memicu tingkat stress para guru diungkapkan oleh Ketua Umum PB PGRI Sulistyo. Jika memang ingin meningkatkan kinerja para guru, dia berharap Kemen PAN dan RB serta Kemendiknas harus memiliki tata cara yang lebih baik lagi. “Jika akhirnya menimbulkan stress, mengajarnya juga tidak optimal,” tandasnya.
Pihak PB PGRI sendiri tidak memungkiri jika selama ini banyak pihak yang wadul terkait kedisiplinan para guru. Termasuk oknum guru yang kepergok berbelanja atau tidur-tiduran di kantin sekolah ketika jam kerja. “Perilaku tersebut buntut dari pembinaan guru tempo dulu,” kata dia. Sulistyo juga menjelaskan, perilaku guru saat ini merupakan hasil lembaga pendidikan masa lalu. “Sekarang guru-guru model seperti ini memang masih banyak. Mutu mereka memang belum bagus,” tandasnya. Jika pemerintah ingin membuat aturan untuk mengatur kinerja guru, hendaknya membaca dulu kondisi riil guru di lapangan. “Jangan sampai aturan baru menimbulkan masalah baru,” kata dia.
PB PGRI meminta pemerintah lebih dulu menuntaskan persoalan pembinaan yang sudah berjalan.(wan/iro/jpnn)
