Jokowi mengacungkan dua jarinya ketika melakukan kampanye, beberapa
waktu lalu.
SUMUTPOS.CO- Pengamat Ekonomi dan Pasar Modal, Fauzi Ihsan, mengatakan, investor sempat terguncang atas pengesahan UU Pilkada dan pemilihan pimpinan DPR yang akhirnya dimenangkan Koalisi Merah Putih (KMP).
HAL itu dilatarbelakangi kekhawatiran program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dijegal oleh DPR. “Pasar sempat terguncang dengan disahkannya UU Pilkada dan pimpinan DPR. Pasar sempat khawatir bahwa 5 tahun ke depan program Jokowi-JK akan dihambat oleh DPR,” kata Fauzi Ichsan, Sabtu (11/10).
Kondisi ini menurutnya tidak terlepas dari kesalahan para investor global yang sejak awal menyamakan sosok Jokowi dengan Perdana Menteri India, Narendra Mody, yang memiliki dukungan mayoritas di parlemen. Hal ini berbeda dengan Jokowi yang partai pendukungnya bukan mayoritas di DPR.
“Sehingga ruang gerak Jokowi jauh lebih terbatas dibanding Narendra. Kalau KMP bisa diajak koalisi, pasar akan berbalik arah,” ujarnya.
Isu lain yang dikawatirkan investor adalah soal pemakzulan terhadap Jokowi. Investor di luar negeri menurut Fauzi panik kalau-kalau Jokowi di impeachment oleh DPR. Hal ini sejalan dengan kembali dikuasainya kursi pimpinan MPR oleh kubu KMP.
“Investor di luar negeri merasa bukan saja program Jokowi 5 tahun ke depan akan dijegal, tapi ada kekhawatiran dalam waktu 2 tahun akan ada impeachment atau pemakzulan,” tandasnya.
Selanjutnya Fauzi pun mengatakan bahwa pelaku pasar nasional dan global menunggu keberanian Jokowi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) begitu usai pelantikannya 20 Oktober mendatang.
Menurut Fauzi, stabilitas ekonomi Indonesia ke depan tidak terlepas dari tiga hal yang menjadi perhatian para pelaku usaha, terutama investor global yang terus memantau kondisi perpolitikan di tanah air.
Pertama, bagaimana pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2014. Kedua, kabinet yang dibentuk Jokowi diharapakan pasar bisa mengakomodasi politisi dari Koalisi Merah Putih.
“Karena pada dasarnya investor menilai apa gunanya punya banyak profesional di kabinet apabila kebijakannya dijegal terus di DPR. Jadi dalam hal ini pelaku pasar/investor cukup pragmatis,” kata Fauzi.
Nah, yang ketiga, setelah kabinet terbentuk, apalagi mengakomodir politisi KMP, otomatis kebijakan yang ditunggu adalah kenaikan harga BBM. Inilah nanti yang akan menjadi patokan apakah pemerintah Jokowi berani atau tidak untuk ambil keputusan pahit demi menyelamatkan APBN.
“Seberapa berani pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM bulan November, apakah Rp2 ribu, Rp3 ribu, tentunya investor sudah bersumsi Jokowi berani menaikkan sekitar Rp3 ribu,” ujar Fauzi.
Tim ekonomi Jokowi, lanjut Fauzi, sudah berkomitmen tidak akan merevisi UU Keuangan Negara yang membatasi subsidi BBM 3 persen dari PDB. Saat ini defisit APBN sudah mencapai 2,5 persen dari PDB dan naik terus akibat meledaknya subsidi BBM.
Dengan kondisi ini, otomatis cara satu-satunya bagi Jokowi merealisasikan program infrastrukturnya adalah mengurangi subsidi BBM. Sehingga penghematannya bisa digunakan untuk pembangunan proyek dan program pro rakyatnya.
“Tentunya sinyal dari tim ekonomi Jokowi adalah kenaikan Rp 3 ribu. Dengan angka itu defisit APBN bisa turun di bawah 2 persen dari PDB,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Drajat Wibowo punya saran kepada Jokowi dan partai pendukungnya PDI Perjuangan, setelah dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2014.
Drajat menyarankan komunikasi politik yang dijalankan Jokowi bersama PDIP tidak lagi untuk memecah Koalisi Merah Puti. “Komunikasi ke depan harus komunikasi yang tergetnya komunikasi keberhasilan program, bukan pindah kubu (menggaet anggota KMP untuk koalisi), kalau program bagus akan didukung KMP,” kata Drajat.
Jika cara komunikasi yang dijalankan pemerintah dan partai pendukung masih tidak berubah, maka akan sulit. Bahkan dia mengibaratkan komunikasi PDIP selama ini ibarat seorang teman yang meminta istri temannya untuk bercerai dan menjadi istrinya.
“Itu kan berat itu. Walaupun kemarin sempat beberapa dari kita (KMP) sempat tergoda, seperti PPP,” ujar Drajat dengan nada becanda.
Karena itu, jika pendekatan Jokowi dengan PDIP berbasis program, dia yakin akan didukung oleh KMP. Bahkan bukan tidak mungkin antara pemerintah dengan KMP di parlemen terbagun sebuah sinergi, saling memberi dan menerima.
“Bisa (sharing program), misalnya Jokowi punya program Kartu Indonesia Sehat, itu kan sudah ada dalam BPJS dan Undang-undangnya sudah jalan. Nah kita ingin perkuat BPJS, bagaimana ini supaya klop. Semua akan ada give and take,” tandasnya. (fat/jpnn)
