JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi untuk membahas revisi UU KPK.
“Rencana pertemuan konsultasi terkait revisi UU KPK itu sebagai langkah konyol,” tegas Benny K Harman di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).
Menurut Benny, hal itu tidak diperlukan karena RUU KPK sudah jadi kesepakatan sehingga masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.
Meski begitu, Benny tegas menolak rencana revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah itu, termasuk pasal-pasal dalam draf revisi UU KPK yang sudah beredar di publik.
Karena itu, Benny mengingatkan agar revisi UU KPK jangan ditunggangi kepentingan pribadi dan kelompok.(fat/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi untuk membahas revisi UU KPK.
“Rencana pertemuan konsultasi terkait revisi UU KPK itu sebagai langkah konyol,” tegas Benny K Harman di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).
Menurut Benny, hal itu tidak diperlukan karena RUU KPK sudah jadi kesepakatan sehingga masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.
Meski begitu, Benny tegas menolak rencana revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah itu, termasuk pasal-pasal dalam draf revisi UU KPK yang sudah beredar di publik.