Eks Napiter Kecewa dan Minta Dikaji Ulang
istimewa
SUMUTPOS.CO – Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah, Ustadz Khairul Ghazali mengungkapkan kekecewaannya terkait dengan keputusan Pemerintah Indonesia tolak pemulangan 600 lebih Warga Negara Indonesia (WNI) eks combat ISIS di Suriah.
“Kecewa berat dengan keputusan pemerintah yang menolak kepulangan WNI eks ISIS ke Indonesia,” sebut Ghazali saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (12/2) siang.
Ghazali menjelaskan keputusan diambil Presiden Joko Widodo setelah dilakukan rapat kordinasi terbatas bersama Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Menterian Agama, Menteri Luar Negeri, Kepolisian?, BNPT dan BIN di Istana Bogor, Selasa 11 Febuari 2020.
“Keputusan Pemerintah seolah-olah memamerkan arogansi segelintir penguasa yang tidak percaya dengan batang tubuhnya sendiri (lembaga negara spt densus-bnpt) yang telah bekerja sedaya upaya sehingga berhasil merangkul sekitar 200 orang napiter. yang sebagian adalah bekas pemimpin-pemimpin teroris di linknya masing-masing. Bahkan ada yang merupakan jaringan internasional yang berpengaruh,” jelas Ghazali.
Ghazali sendiri melalui Pondok Pesantren yang berada di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, siap menampung sebagian dan mengembalikan pemahaman mereka cinta NKRI dan anti radikalisme.
“Keputusan tersebut, berarti pemerintah menabrak konstitusinya sendiri dan keputusan PBB yang mewajibkan seluruh negara menjaga keamanan regional dan global,” ungkap mantan Napi Terorisme itu.
Ia menilai ?keputusan diambil Pemerintah Indonesia mencerminkan rasa ketakutan dan kepanikan pemerintah seperti orang yang kehilangan akal menghadapi segelintir WNI eks ISIS, yang belum tentu semuanya teroris lintas batas itu terlibat. Karena, faktanya sebagian besar adalah wanita dan anak-anak serta simpatisan yang merupakan korban.
“Keputusan pemerintah tersebut, menunjukkan pemerintah kehilangan kewarasan padahal mereka punya lembaga-lembag super body yang tangguh seperti BNPT, BIN dan TNI/Polrinpt. Yang nampaknya tidak lagi dipercaya sebagai garda terdepan melindungi lebih 260 juta rakyat Indonesia,” jelas Ghozali.
Dengan kondisi ini, Ghozali mengungkapkan ada rasa ketakutan Pemerintah Indonesia dengan 600 lebih WNI tersebut. Dari keseluruhan didominasi oleh wanita dan anak-anak.
“Sehingga mengabaikan tanggungjawabnya dlalam melindungi rakyatnya sendiri padahal ada lembaga hukum yang bisa menghukum rakyatnya yang melakukan pelanggaran bahkan ada Undang-undang terorisme yang bisa mempidana mereka yang dianggap melanggar. Bukan menolak mereka untuk kembali ke tanah air ini,” ungkap Ghozali.
Dengan begitu, Ghazali meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang keputusan Pemerintah Indonesia tolak pemulangan ratusan WNI tersebut. Apa pun ceritanya, mereka masih ada hak untuk kembali ke tanah air ini.
“Kami eks-eks mantan teroris Sumut menyerukan kepada pemerintah agar meninjau kembali dan membatalkan keputusan yang dangkal tersebut, dan membuka ruang-ruang dialog dengan mengikut sertakan masyarakat sebagai ujung tombak demokrasi,” ujar Ghazali.
Ghazali dengan tegas menyebutkan ?Pemerintah sepertinya berondok dan berdalih dengan modus tolak pemulangan tersebut untuk melindungi 260 juta penduduk di Indonesia ini. Dengan begitu, mengapa dikorbankan 600 lebih WNI tersebut.
“Ketokohan teroris-teroris lintas negara yang jadi komandan ISIS Indonesia di Suriah seperti Abu Jandal, Bahrum Naim dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan ketokohan eks tetoris lintas negara seperti Abu Tholut, Umar Patek, Ali Imran dan lainya belum ada artinya. Tetapi mereka toh kembali ke pangkuan NKRI, yang menunjukkan seradikal apapun para combatan tersebut. Mereka masih mempunyai hati untuk berubah dengan pendekatan humanis dan soft approch yang dilakukan BNPT belakangan ini,” jelasnya.(gus)
