JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo berkomentar soal Vaksin Nusantara yang diinisiasi mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Vaksin Covid-19 buatan dalam negeri ini sebelumnya memicu polemik terkait kajian saintifik. Jokowi mengatakan Indonesia berupaya menciptakan vaksin dan obat Covid-19 sendiri. Namun, ia mengingatkan agar upaya-upaya itu tetap mengikuti kaidah ilmiah.
“Untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik,” kata Jokowi dalam pidato yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (12/3).
Jokowi mengimbau kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga meminta proses itu digelar secara terbuka, transparan, dan melibatkan para ahli.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai penting semua persyaratan tersebut, sebab publik butuh bukti bahwa vaksin buatan dalam negeri dibuat secara hati-hati dan ilmiah. “Dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya,” ujarnya.
Adapun vaksin Nusantara yang diinisiasi mantan Menkes Terawan Agus Putranto memulai tahap uji klinis kedua di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang, Selasa (16/2).
Pengembangan vaksin ini menuai kontroversi setelah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito membeberkan beberapa hal dalam penelitian Vaksin Nusantara yang menurutnya tidak sesuai kaidah medis.
Salah satu hal yang disorotinya yakni terdapat perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik. “Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Komite etik dari RSPAD Gatot Subroto, tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr Kariadi,” kata Penny dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (10/3).
Padahal, menurut dia,, setiap tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan keselamatan subyek penelitian.
Penny juga menyoroti Vaksin Nusantara tak lewati uji praklinis kepada hewan. Karena itu, BPOM belum berani memberi izin untuk memulai uji klinis ke manusia.
Usai pernyataan itu, sejumlah anggota dewan mencecar BPOM dan Kementerian Kesehatan yang hadir dalam rapat. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menuding BPOM tak independen karena menghambat proses Vaksin Nusantara.
Di rapat yang sama, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyerukan untuk membuang vaksin dari luar negeri. Ia beralasan BPOM pilih kasih dalam menguji Vaksin Nusantara.
“Saya minta, setiap vaksin yang datang ke RI ini protokolnya dibuat sama. Tolong itu AstraZeneca jangan pakai dulu, kalau perlu buang saja itu lalu pulangkan, walaupun itu vaksin gratis. Karena protokolnya tidak sama dengan kemarin Sinovac itu,” kata Saleh.
Untuk diketahui, saat ini Indonesia tengah mengembangkan vaksin Covid-19 yang diberi nama vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara. (kps/net)
