JAKARTA – Setelah pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1433 H/2012 M tuntas, pemerintah melanjutkan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Agenda koordinasi ini diantaranya adalah terkait tambahan kuota haji dan pengurusan dokumen imigrasi.
Ditemui di kantor Kementerian Agama (Kemenag) kemarin (12/7) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Anggito Abimanyu menuturkan, belum ada kejelasan terkait tambaha kuota haji tersebut. “Insya”allah segera diputuskan, tetapi yang jelas sekarang masih belum,” katanya.
Menurut Anggito, kepastian besaran tambahan kuota haji ini penting. Sebab menunjang pelayanan jamaah haji selama di Arab Saudi. Saat ini pemerintah masih memperkirkan tambahan kuota haji yang diberikan Arab Saudi ke Indonesia sebanyak 10 ribu kursi. Tapi asumsi yang merujuk pada kondisi haji tahun lalu ini masih belum bisa dipastikan.
Skenario persiapan haji yang dijalankan pemerintah setelah tambahan kuota haji ini ditetapkan adalah, segera menjalankan pengundian maktab atau tempat pemondokan. Seperti diketahui, pemondokan yang sudah disewa pemerintah Indonesia di Makkah saat ini berada di radius maksimal 2.500 meteri dari Masjidil Haram.
Persiapan berikutnya yang dijalankan Kemenag adalah pengurusan Visa. “Pengurusan visa sudah mulai berjalan,” ujar Anggito.
Pemerintah kerajaan Arab Saudi udah mulai membuka pengurusan visa haji pada pertengahan bulan Sya”ban, dalam kalenderi Islam.
Dalam kalender umum, pertengahan bulan Sya”ban jatuh pada 4 Juli lalu. Karena masih berjalan beberapa hari, Anggtio belum memaparkan perkembangan jumlah visa haji yang sudah keluar. Pengurusan visa haji ini dijalankan secara bertahap dan khusus untuk calon jamaah haji yang sudah beres pengurusan paspornya.(wan/jpnn)
